(Vibizmedia – Jakarta) Moody’s Corporation adalah sebuah perusahaan jasa keuangan yang terkenal karena operasi utamanya sebagai lembaga pemeringkat kredit. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1909 oleh John Moody di New York City. Moody’s terutama dikenal karena pemberian peringkat kredit kepada penerbit obligasi dan surat utang lainnya.
Peran utama Moody’s adalah memberikan penilaian tentang risiko kredit yang terkait dengan investasi dalam obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, dan entitas lainnya. Peringkat ini memberikan indikasi kepada investor tentang seberapa besar risiko gagal bayar (default) yang terkait dengan suatu investasi tersebut. Peringkat tersebut sering digunakan oleh investor untuk membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih informan.
Sebagai lembaga pemeringkat kredit yang berpengaruh, Moody’s memiliki dampak yang signifikan dalam pasar keuangan global, karena peringkat yang diberikannya dapat memengaruhi minat investor serta biaya pinjaman bagi penerbit obligasi.
Pada 16 April 2024 Moody’s kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment Jugrade, dengan outlook stabil. Keputusan ini merupakan afirmasi dari peringkat yang sama yang telah dipertahankan sejak Annual Review 10 Februari 2022.
Moody’s mengungkapkan bahwa afirmasi ini didasarkan pada hasil asesmennya bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta berbagai inovasi instrumen kebijakan yang kuat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, afirmasi ini menandakan kepercayaan investor yang kuat terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Dalam keterangan persnya, Kamis (18/04) Menko Perekonomian menyatakan, hasil afirmasi Moody’s yang tetap pertahankan peringkat Indonesia dengan outlook stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ketegangan geopolitik saat ini menandakan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan Pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Ke depannya, Pemerintah akan terus melakukan sinergi dan bauran kebijakan dengan tetap mengawasi berbagai risiko eksternal, terutama konflik Timur Tengah yang berpotensi berdampak terhadap kenaikan harga, dengan terus menjaga daya beli masyarakat.
Moody’s juga memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024-2025 akan tetap berada pada level sebelum pandemi yaitu sekitar 5,0 persen. Rata-rata tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat Baa yang hanya tumbuh pada kisaran 3,0%. Hal ini dipandang sebagai hasil dari reformasi struktural yang ditempuh pemerintah, yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan pemerintah.
Pada sektor eksternal, Moody’s menilai daya tahan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang meningkat. Implementasi kebijakan hilirisasi juga diyakini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenaikan pangsa ekspor komoditas yang bernilai tambah, sehingga meningkatkan diversifikasi ekspor komoditas dan mengurangi sensitivitas terhadap harga.
Moody’s juga mengapresiasi komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, sehingga mampu menjaga rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap rendah dibandingkan negara-negara lain yang berada pada peringkat sama. Keberhasilan implementasi kebijakan reformasi Pemerintah tersebut menjadi kunci tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan JCR juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Fitch kembali mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB (satu tingkat di atas investment grade) dengan outlook stabil pada 15 Maret 2024. Sementara, JCR mempertahankan SCR Republik Indonesia pada BBB+ (investment grade) dengan outlook stabil pada 22 Maret 2024. Keputusan tersebut mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, dan rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.
Dengan begitu, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor dengan memastikan keberlanjutan program kebijakan saat ini ditengah proses pergantian kepemimpinan pasca pengumuman hasil Pemilu 2024. Beberapa kebijakan prioritas yang akan ditekankan termasuk revitalisasi mesin konvensional, pembangunan infrastruktur, kerja sama internasional, penguatan ketahanan pangan, digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, dan pemberdayaan sosial.
