(Vibizmedia – Jakarta) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berhasil mencapai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp6,131 triliun, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp5,341 triliun dengan pencapaian 126,83%. Pencapaian ini juga turut berkontribusi dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesebelas kalinya. Meski demikian, ia menekankan pentingnya upaya terus-menerus untuk meningkatkan PNBP dengan tata kelola yang lebih optimal.
Lollan menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan evaluasi dan pemutakhiran data PNBP untuk semester II Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan di Jakarta. Ia menambahkan, sebagai bagian dari tanggung jawab anggaran, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut diwajibkan untuk memungut PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memanfaatkan dana PNBP untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan optimalisasi PNBP.
Lollan juga menjelaskan bahwa sejak 2019, Ditjen Perhubungan Laut telah menerapkan mekanisme penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) secara terpusat, yang menjadi contoh bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama. Sistem ini, yang diatur dalam PMK 110 tahun 2021, dilakukan dalam tiga tahapan, dimulai dengan pencairan 60% pada Januari, 80% pada Juli, dan 100% pada Oktober.
Ia juga mengingatkan perlunya peningkatan realisasi anggaran sumber dana PNBP dan mengharapkan komitmen serta kerja keras dari kantor pusat dan seluruh UPT untuk mendukung optimalisasi daya serap anggaran PNBP melalui langkah-langkah konkret.
