Situasi global saat ini masih diwarnai oleh berbagai dinamika yang kompleks, seperti konflik di Ukraina yang belum berakhir, ketegangan di Timur Tengah, serta perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang terus berlangsung. Meskipun demikian, indikator perekonomian nasional menunjukkan ketahanan dengan tetap berada pada level aman, sementara asumsi ekonomi dalam APBN dianggap masih relevan.
Ketahanan ekonomi tersebut tercermin dari terkendalinya harga komoditas, inflasi yang tetap rendah dan mencatatkan rekor terendah sepanjang sejarah, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan berada di kisaran 5% (yoy), neraca perdagangan yang surplus selama 56 bulan berturut-turut, hingga cadangan devisa yang cukup stabil.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam dalam acara BNI Investor Daily Roundtable, Rabu (15/01). Ia juga menyampaikan bahwa meskipun terdapat potensi gejolak di masa depan, Pemerintah tetap waspada dengan mengarahkan kebijakan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan menjaga stabilitas nilai tukar.
Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah terus memantau harga bahan pangan melalui Tim Pengendali Inflasi di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga barang pokok yang signifikan, termasuk memperbaiki aspek logistik.
Mengenai konsumsi domestik, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen masih tinggi, menunjukkan daya beli masyarakat yang baik. Pada akhir 2024, Pemerintah meluncurkan program belanja murah seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbonas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan EPIC Sale, yang melibatkan lebih dari 82 ribu gerai di seluruh Indonesia guna mendorong konsumsi masyarakat.
Selain konsumsi, sektor investasi dan ekspor juga menjadi andalan Pemerintah. Komoditas utama ekspor meliputi baja, kelapa sawit, dan batu bara. Ke depan, Pemerintah akan mendorong hilirisasi tidak hanya di sektor manufaktur tetapi juga pada sektor lainnya untuk meningkatkan devisa dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dalam hubungan internasional, Pemerintah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak melalui keanggotaan di forum global seperti BRICS, proses aksesi OECD, dan forum internasional lainnya. Keikutsertaan ini bertujuan untuk memperkuat geopolitik Indonesia tanpa berpihak pada satu kekuatan tertentu, sekaligus memberikan pengakuan terhadap kebijakan publik yang dijalankan.
Menko Airlangga juga menyoroti langkah strategis Pemerintah dalam tiga bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada tiga prioritas utama: swasembada pangan, swasembada energi, dan Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan menjaga optimisme demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Acara ini turut dihadiri oleh Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, jajaran direksi BNI, dan sejumlah perwakilan kepala cabang BNI.
