(Vibizmedia – Jakarta) Fundamental perekonomian Indonesia yang tetap kuat dinilai menjadi modal penting untuk tetap optimistis menghadapi ketidakpastian global. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah forum diskusi ekonomi bersama Presiden RI di Jakarta pada Selasa (8/4/2025).
Ia menyampaikan bahwa stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen secara tahunan, kesehatan fiskal dengan defisit dan rasio utang yang rendah, serta inflasi yang terkendali sebesar 1,03 persen pada Maret 2025 menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Indeks Kepercayaan Konsumen sebesar 126,4 pada Februari 2025 dan PMI Manufaktur Maret 2025 yang berada di angka ekspansif 52,4 juga dinilai sebagai indikator kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia.
Selain itu, daya saing Indonesia yang menempati peringkat ke-27 dari 67 negara dalam World Competitiveness Ranking 2024 turut memperkuat posisi ekonomi nasional. Moody’s pun mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia satu tingkat di atas investment grade karena permintaan domestik yang kuat dan konsistensi pemerintah dalam menjaga kebijakan fiskal dan moneter.
Airlangga juga menyoroti kondisi perbankan yang dinilainya solid dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di atas 5 persen, pertumbuhan kredit di atas 10,42 persen, rasio loan to deposit sebesar 88,92 persen, dan capital adequacy ratio sebesar 27 persen.
Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian global saat ini dipicu oleh ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionisme negara-negara maju, serta pengetatan moneter global. Kebijakan tarif resiprokal yang baru-baru ini diberlakukan oleh Amerika Serikat juga disebut berpotensi menimbulkan gejolak pasar keuangan global, gangguan rantai pasok, dan perlambatan ekonomi dunia.
Sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Uni Eropa, Thailand, India, dan Malaysia telah menyusun respons kebijakan terhadap tarif tersebut, mulai dari retaliasi hingga negosiasi dan diversifikasi pasar.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan langkah-langkah strategis seperti melakukan negosiasi melalui revitalisasi Perjanjian TIFA dengan AS, relaksasi kebijakan non-tarif, dan penyesuaian neraca perdagangan dengan melakukan pembelian komoditas tertentu dari AS. Pemerintah juga tengah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor ke AS.
Beberapa produk unggulan seperti garmen dan alas kaki dinilai masih memiliki potensi besar untuk menembus pasar AS karena tarif yang dikenakan masih lebih rendah dibanding negara pesaing. Selain itu, posisi surplus kecil Indonesia terhadap AS dinilai memberikan ruang fleksibilitas untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan.
Ke depan, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah kebijakan jangka menengah seperti penciptaan lapangan kerja melalui industri padat karya, penguatan pengelolaan devisa ekspor, serta perluasan pasar melalui berbagai kerja sama perdagangan internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan global ini. Ia mengajak semua pihak untuk membangun ketahanan ekonomi nasional agar Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri di tengah dinamika ekonomi dunia yang tak menentu.
