(Vibizmedia- Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi Indonesia secara tahunan (year-on-year/YoY) per Maret 2025 berada dalam kondisi terkendali. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang juga dirangkaikan dengan rapat terkait Sekolah Rakyat, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi YoY pada Maret 2025 dibandingkan dengan Maret 2024 tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi bulanan (month-to-month) dari Februari ke Maret 2025 berada pada angka 1,65 persen.
Tito menjelaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam kisaran target nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Dengan demikian, angka inflasi yang ideal berada antara 1,5 hingga 3,5 persen. Menurutnya, inflasi sebesar 1,03 persen masih tergolong aman dan menguntungkan bagi konsumen.
Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya mewaspadai dampaknya terhadap produsen, terutama petani dan nelayan, mengingat adanya kondisi kelebihan pasokan (oversupply) untuk komoditas beras dan jagung. Pemerintah pun telah menetapkan harga pembelian untuk gabah kering sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung sebesar Rp5.500 per kilogram melalui Bulog, yang menurutnya dapat memberikan keuntungan bagi petani jika diterapkan secara konsisten.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa posisi inflasi tahunan Indonesia per Maret 2025 berada di peringkat ke-34 dari 186 negara di dunia, termasuk dalam kategori rendah. Di antara negara G20, Indonesia menduduki posisi ke-5 dari 24 negara, dan di tingkat ASEAN berada di urutan ke-5 dari 11 negara.
Meski secara nasional inflasi tergolong rendah, beberapa daerah masih mencatat angka yang tinggi, seperti Papua Pegunungan sebesar 8,05 persen, Papua Tengah 3,70 persen, dan Maluku 3,54 persen. Tito menilai bahwa angka tersebut cukup membebani konsumen meskipun menguntungkan produsen. Ia menekankan bahwa jika produsen berasal dari luar daerah, maka masyarakat setempat justru tidak akan merasakan manfaatnya.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus di Papua Pegunungan yang baru saja memiliki gubernur baru, John Tabo, yang dilantik beberapa hari sebelumnya. Ia meminta pejabat terkait di Kemendagri untuk segera berkoordinasi dan mengadakan rapat bersama di daerah tersebut.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Deputi II KSP Edy Priyono, serta Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.
