(Vibizmedia – Jakarta) Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menegaskan bahwa target perdagangan karbon Indonesia senilai 65 miliar dolar AS (sekitar Rp1.073 triliun) bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan komitmen nyata yang sedang diupayakan secara serius.
Pernyataan ini disampaikan melalui Konsul Jenderal RI di Osaka, John Tjahjanto Boestami, dalam acara Business Forum on Forest Carbon Trade and Forest Products yang digelar di Pavilion Indonesia, Osaka Expo 2025, pada Jumat, 9 Mei 2025, sebagaimana dikutip dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Minggu (11/5/2025).
“Dengan dukungan infrastruktur seperti IDXCarbon dan kerja sama erat dengan Jepang melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA), target tersebut sangat mungkin tercapai pada 2028,” tegas John.
Ia menambahkan bahwa Jepang adalah mitra strategis dan terpercaya. Sejak penandatanganan MRA pada 2024, kedua negara dapat saling mengembangkan dan mengakui kredit karbon dengan prinsip transparansi dan kredibilitas yang tinggi.
“Dengan dukungan APHI, para pemegang konsesi hutan di Indonesia siap memperluas proyek-proyek karbon, mulai dari praktik penebangan berkelanjutan yang tersertifikasi hingga penanaman mangrove. Saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi lebih luas, investasi yang lebih besar, dan peningkatan kepercayaan di pasar karbon bersama,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga diungkapkan bahwa pengguna platform perdagangan karbon Indonesia, IDXCarbon, meningkat sebesar 22 persen pada kuartal pertama 2025, dengan total 111 pengguna dan tujuh proyek aktif yang sudah diperdagangkan.
Forum ini turut membahas pentingnya percepatan implementasi teknis MRA, termasuk pengakuan bersama dalam hal validasi, registrasi, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) pada mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) dan Sistem Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI).
Peluncuran JCM Implementation Agency (JCMA) oleh Jepang pada April 2025 juga membuka peluang kerja sama baru, terutama setelah Jepang menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi sebesar 200 juta ton melalui proyek-proyek JCM.
Sejumlah dokumen kerja sama konkret juga ditandatangani dalam forum tersebut, mencakup proyek berbasis solusi alam dan perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan dan perdagangan biomassa, kerja sama pengiriman tenaga kerja teknis Indonesia ke Jepang, serta Letter of Intent (LoI) antara APHI dan Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center (JIFPRO).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo, memaparkan bahwa nilai ekspor produk kayu Indonesia ke Jepang mencapai 301,29 juta dolar AS (sekitar Rp4,9 triliun), dengan kontribusi terbesar berasal dari panel kayu, kertas, dan furnitur.
“Produk panel dari hutan alam akan difokuskan pada pasar khusus. Selain sektor kayu olahan, kami melihat potensi besar dalam pengembangan pasar furnitur, kertas, dan produk biomassa,” ujarnya.
Berdasarkan data APHI, nilai ekspor produk kayu Indonesia pada 2024 mencapai 12,63 miliar dolar AS (sekitar Rp208,6 triliun), dengan produk panel kayu dan furnitur sebagai kontributor utama. Pertumbuhan ini didorong oleh penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Keberlanjutan Kayu (SVLK) yang memastikan legalitas dan keberlanjutan produk.
Negara tujuan utama ekspor produk kayu Indonesia meliputi Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Korea. Jepang sendiri telah menjadi mitra dagang strategis Indonesia dalam sektor ini sejak era 1990-an.
Acara Business Forum on Forest Carbon Trade and Forest Products diselenggarakan oleh KBRI Tokyo bekerja sama dengan APHI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), serta Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (IPPA), dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kehutanan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, serta pelaku usaha dari kedua negara.
