(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan predikat “A” dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bukti tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Target ini sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta percepatan reformasi birokrasi.
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, memaparkan tujuh pra-kondisi utama yang menjadi fokus penguatan, yaitu:
- Perencanaan kerja yang terintegrasi.
- Penguatan cascading kinerja hingga level individu.
- Pengukuran kinerja berbasis hasil.
- Penguatan evaluasi kinerja berbasis data.
- Pelaporan kinerja yang informatif dan transparan.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam SAKIP.
- Komitmen pimpinan dalam membangun budaya kerja.
“SAKIP bukan sekadar laporan, melainkan alat ukur efektivitas dan efisiensi program strategis yang dijalankan. ASN, termasuk P3K yang baru bergabung, harus memahami peran masing-masing untuk mendukung akuntabilitas kinerja,” ujar Dalu dalam Webinar SAKIP Series keempat, Selasa (12/8/2025).
Penguatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat pelayanan pertanahan yang profesional, sesuai visi Asta Cita untuk menghadirkan birokrasi yang cepat, tepat, dan akuntabel. Langkah ini juga mendukung terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia yang transparan dan partisipatif.
Masyarakat dapat memantau informasi kinerja ATR/BPN melalui situs resmi ppid.atrbpn.go.id atau kanal media sosial kementerian. Aduan pelayanan pertanahan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp Pengaduan di 0811-1068-0000.
Dengan konsolidasi internal dan penguatan manajemen kinerja, ATR/BPN optimistis meraih predikat SAKIP A pada 2025, selaras dengan komitmen pemerintah membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
