(Vibizmedia – Jakarta) Jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah didorong untuk meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik di tengah derasnya arus disinformasi di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menkomdigi menegaskan bahwa di era digital pemerintah tidak lagi dapat memilih antara cepat atau tepat dalam berkomunikasi. Keterlambatan merespons justru membuka ruang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat,” ujar Meutya.
Ia menambahkan, efektivitas komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan dirumuskan, melainkan oleh sejauh mana pesan tersebut benar-benar diterima dan dipahami publik. Jika ruang publik telah dipenuhi informasi keliru, pesan yang benar berpotensi tenggelam.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menilai tantangan komunikasi pemerintahan kian kompleks karena persepsi publik dapat terbentuk dalam waktu sangat singkat, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.
“Di era digital, reputasi sering runtuh bukan karena kebijakannya, tetapi karena narasi yang lebih dulu dipercaya publik. Pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan tanpa arah,” tegas Fifi.
Ia menekankan bahwa konsep satu narasi bukan berarti menyeragamkan pesan, melainkan memastikan keselarasan arah komunikasi antarinstansi agar saling menguatkan.
Sementara itu, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, mendorong humas pemerintah untuk bertransformasi dari pendekatan reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif, strategis, dan visioner.
“Humas pemerintah harus menjadi arsitek reputasi bangsa, bukan sekadar penyampai informasi,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Pemimpin Redaksi Harian *Kompas* Haryo Damardono. Ia menilai perubahan teknologi, termasuk kehadiran kecerdasan buatan, menuntut insan kehumasan untuk terus beradaptasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Perubahan berlangsung sangat cepat. Tidak ada satu solusi tunggal. Yang terpenting adalah terus belajar dan beradaptasi bersama,” katanya.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri atas kepala biro humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Forum ini menjadi wadah koordinasi dan kerja sama kehumasan pemerintah dalam menyinergikan komunikasi publik, memperkuat transparansi informasi, serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
