Prabowo Perintahkan Anggaran Listrik Desa Segera Jalan, 10 Ribu Lebih Wilayah Masih Gelap

0
109
Kelistrikan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2025. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025) membahas percepatan program elekrifikasi desa.

Dalam rapat evaluasi program ekonomi 2025 serta menyiapkan arah kebijakan tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah percepatan program elektrifikasi desa. Saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Targetnya sampai dengan 2029–2030 seluruhnya selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 lewat perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan dalam APBN,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, program listrik desa merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat di pelosok. Presiden Prabowo, kata dia, menekankan agar anggaran segera dialokasikan tanpa menunda.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah yang tidak bisa hanya dihitung secara ekonomi. Ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan agar langsung dianggarkan,” tegasnya.

Selain itu, rapat juga membahas strategi pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti akan kita kontrol dari kuotanya. Datanya akan menggunakan data tunggal dari BPS. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.