BNPB Dorong Percepatan Pendataan Kerusakan Fasilitas Usai Bencana di Agam

0
91

(Vibizmedia – Padang) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah kecamatan di Kabupaten Agam mempercepat pendataan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga yang terdampak banjir bandang serta galodo. Data tersebut menjadi dasar laporan resmi BNPB kepada Kementerian Keuangan yang akan disampaikan besok pagi.

Instruksi itu disampaikan Pengarah BNPB, Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja, saat meninjau wilayah terdampak di Kecamatan Malalak, Selasa (2/12/2025).

“Segera lakukan inventarisasi seluruh kerusakan, karena datanya besok pagi harus kami laporkan ke Kementerian Keuangan,” tegas Ary.

Ia menjelaskan bahwa pendataan harus mencakup seluruh fasilitas umum dan rumah warga, mulai dari kategori rusak berat, sedang, hingga ringan, termasuk data keluarga yang meninggal akibat bencana. Akurasi data penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat sasaran.

“Pastikan tidak ada kerusakan yang terlewat, karena data ini akan menjadi dasar tahapan berikutnya,” tambahnya.

Melihat kondisi kerusakan yang cukup parah di sejumlah titik, terutama di Malalak, Ary menyampaikan keprihatinannya. Meski begitu, ia mendorong semua pihak untuk tetap bergerak melakukan pemulihan awal sambil menunggu proses perbaikan yang lebih komprehensif.

Kepada warga, Ary juga mengimbau agar tetap menjaga situasi tetap kondusif. Ia menjamin bahwa pemerintah akan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama masa tanggap darurat.

Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa BNPB sejak awal turut mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Selain memastikan bantuan logistik, BNPB juga melakukan kajian teknis untuk mempercepat perbaikan fasilitas umum.

“BNPB telah meminta para camat mendata seluruh kerusakan. Setelah data lengkap, kami berharap bantuan dari pemerintah pusat dapat segera turun sehingga fasilitas umum bisa diperbaiki,” ujarnya.

Pemkab Agam menargetkan pendataan selesai tepat waktu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai, sehingga layanan dasar masyarakat dapat kembali pulih secara optimal.