(Vibizmedia – Aceh) Sebagai wilayah yang terdampak banjir secara luas dan parah, Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara menjadi fokus penanganan serius Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR).
Perhatian tersebut dinilai wajar mengingat besarnya cakupan wilayah terdampak serta kerusakan berbagai infrastruktur vital, mulai dari jalan, jembatan, hunian, sekolah, hingga sawah dan ladang milik warga.
Dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Jumat (30/1/2026), Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa koordinasi dan konsolidasi antarinstansi harus dibarengi dengan kerja nyata serta inspeksi langsung di lapangan.
Menurutnya, tugas utama Satgas PRR adalah memastikan seluruh rencana aksi benar-benar dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Penanganan tidak cukup dilakukan di belakang meja, tetapi harus turun langsung ke lapangan, seperti pada Kamis (29/2/2026) saat kami mendampingi Kepala BNPB selaku Wakil Ketua Satgas Nasional,” ujar Safrizal.
Inspeksi dan peninjauan di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Pante Rambong, rekonstruksi dan penyaluran bantuan di SDN Blang Senong, serta inspeksi jembatan di Desa Sawang. Selain itu, Satgas PRR juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat Desa Tupok Blang dan meninjau pembangunan huntara di Desa Baba Krueng, Kabupaten Aceh Utara.
Safrizal menyampaikan bahwa pembangunan huntara di Desa Pante Rambong telah rampung dan secara simbolis kunci hunian telah diserahkan kepada warga. Sementara bagi masyarakat yang tidak memilih opsi huntara, telah disalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Adapun pembangunan huntara di Desa Baba Krueng saat ini telah mencapai progres sekitar 60–70 persen.
Sementara itu, pada inspeksi jembatan di Desa Sawang yang rusak akibat banjir bandang, pembangunan jembatan bailey telah dimulai dengan dukungan alat berat serta personel Brimob Polri. Jembatan tersebut menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat dan menghubungkan desa yang sebelumnya sempat terisolasi.
“Percepatan pembangunan jembatan bailey di Desa Sawang merupakan kebutuhan mendesak agar akses masyarakat kembali terbuka, termasuk memudahkan anak-anak berangkat ke sekolah, sambil berjalan paralel dengan percepatan perencanaan pembangunan jembatan permanen di lokasi yang sama,” pungkas Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
