(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat, Indonesia menegaskan perannya sebagai negara middle power yang konsisten menjunjung prinsip non-blok, menjaga stabilitas kawasan, serta memperkuat kerja sama multilateral. Dalam lanskap global yang volatil, Indonesia memilih fokus memperkokoh ketahanan ekonomi domestik sekaligus mengubah tantangan eksternal menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan yang inklusif.
“Menjaga keseimbangan sebagai negara non-blok menjadi sangat penting. Indonesia kini dapat kami sampaikan bahwa sebagian besar perjanjian CEPA telah diselesaikan, termasuk dengan Kanada, Uni Eropa, Eurasia, dan EREU,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat membuka Indonesia Economic Summit (IES) 2026 bertema Turning Volatility into Velocity: Accelerating Inclusive Growth Through Reform di Jakarta, Senin (3/2).
Menko Airlangga menjelaskan, kinerja ekonomi nasional pada awal 2026 menunjukkan arah yang positif. Indeks PMI Manufaktur tercatat berada di level ekspansif 52,6 pada Januari 2026 dan telah bertahan di zona ekspansi selama enam bulan berturut-turut. Kepercayaan konsumen tetap solid, sementara inflasi terjaga pada level yang terkendali.
Ketahanan ekonomi juga ditopang oleh sektor eksternal yang kuat, tercermin dari surplus neraca perdagangan yang berlangsung selama 68 bulan berturut-turut serta posisi cadangan devisa di atas USD142 miliar. Di pasar keuangan, Pemerintah terus mendorong reformasi pasar modal yang berfokus pada penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta pendalaman pasar guna menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.
Dampak pertumbuhan ekonomi turut dirasakan langsung oleh masyarakat. Tingkat kemiskinan terus menurun hingga satu digit, tingkat pengangguran tercatat 4,9 persen, rasio gini berada di level 0,375 dengan tren menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,9. Capaian tersebut merupakan hasil bauran kebijakan yang solid dan sinergi lintas sektor yang berjalan efektif.
Ke depan, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045, dengan sektor jasa, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, serta penguatan rantai nilai industri sebagai motor utama pertumbuhan. Dalam jangka pendek, langkah-langkah antisipatif juga disiapkan untuk menjaga daya beli dan momentum konsumsi domestik.
“Kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas masyarakat,” kata Menko Airlangga.
Stimulus tersebut bersifat terarah dan sementara, antara lain melalui diskon transportasi selama periode Idulfitri, dukungan mobilitas masyarakat, serta penguatan konsumsi rumah tangga. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan permintaan domestik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada awal 2026.
Menutup pernyataannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa konsistensi reformasi, stabilitas kebijakan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
