(Vibizmedia – Jakarta) Berikut adalah latar belakang dan kesepakatan ART seperti disampaikan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
1. Apa dasar Pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan Pemerintah AS terkait Tarif Resiprokal?
Pada 2 April 2025, Pemerintah AS secara unilateral menetapkan Tarif Resiprokal kepada negara-negara penyumbang defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32% (defisit perdagangan AS terhadap Indonesia tahun 2024 tercatat USD 19,3 miliar).
Pemerintah Indonesia memandang negosiasi sebagai langkah strategis untuk menjaga daya saing ekspor nasional dan melindungi sekitar 4–5 juta tenaga kerja di sektor industri padat karya yang terdampak langsung. Jalur diplomasi dipilih guna menghindari retaliasi yang berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Hasil perundingan intensif menghasilkan penurunan tarif dari 32% menjadi 19% pada 15 Juli 2025, sebagaimana tercantum dalam Joint Statement on Framework ART*. Selanjutnya, pada 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS menandatangani Perjanjian ART yang mengatur besaran tarif serta pengecualian bagi produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil.
2. Kapan ART mulai berlaku?
Perjanjian berlaku 90 hari setelah kedua negara menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa seluruh prosedur hukum domestik, termasuk konsultasi dan ratifikasi, telah diselesaikan.
3. Apakah ART dapat dievaluasi atau diubah?
Ya. Perjanjian dapat dievaluasi dan diamandemen sewaktu-waktu berdasarkan permohonan dan persetujuan tertulis dari kedua pihak.
MANFAAT ART BAGI INDONESIA
4. Apa manfaat utama bagi Indonesia?
a. Peningkatan Daya Saing Ekspor
Tarif 0% untuk produk unggulan seperti minyak sawit, kopi, kakao, dan lainnya.
Pengecualian tarif untuk 1.819 produk Indonesia (1.695 produk industri dan 124 produk pertanian – MFN).
Produk tekstil memperoleh peluang penurunan tarif hingga 0% melalui skema Tariff-Rate Quota (TRQ).
b. Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha
- Kemudahan investasi di sektor teknologi tinggi (pICT, alat kesehatan, farmasi) melalui penyesuaian TKDN dan deregulasi.
- Penerapan Strategic Trade Management memperkuat kepastian dan keamanan ekosistem bisnis.
- Kemudahan impor bahan baku pertanian AS guna menjaga efisiensi produksi dan ketahanan pangan.
- Pelonggaran pembatasan kepemilikan asing di sektor tertentu untuk mendorong investasi.
KOMITMEN INDONESIA TERHADAP AS
5. Apa bentuk pembukaan akses pasar?
- Indonesia membuka akses 99% produk AS dengan tarif 0% saat perjanjian berlaku (Entry Into Force).
- Indonesia juga berkomitmen menghapus hambatan non-tarif tertentu, termasuk perizinan impor, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal sesuai ketentuan.
6. Produk AS apa saja yang akan dibeli Indonesia?
Sebagai bagian dari keseimbangan perdagangan:
- Energi: metallurgical coal, LPG, crude oil, refined gasoline.
- Pesawat dan komponen penerbangan.
- Produk pertanian untuk kebutuhan industri makanan-minuman dan tekstil.
IMPOR PRODUK PERTANIAN AS
7. Mengapa membuka impor beras 1.000 ton dari AS?
Impor beras khusus asal AS dialokasikan maksimal 1.000 ton dan realisasinya bergantung pada kebutuhan domestik. Jumlah tersebut sangat kecil (sekitar 0,00003% dari total produksi nasional 34,69 juta ton pada 2025).
8. Apakah impor ayam AS mengganggu peternak lokal?
- Impor dilakukan dalam bentuk Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor untuk kebutuhan pembibitan, karena Indonesia belum memiliki fasilitas GPS.
- Impor bagian ayam dan MDM tetap tunduk pada aturan kesehatan dan keamanan pangan. Pemerintah menegaskan perlindungan peternak domestik tetap menjadi prioritas.
9. Apakah Indonesia wajib mengimpor jagung AS setiap tahun?
Akses impor jagung diberikan untuk kebutuhan industri makanan-minuman (MaMin) dengan volume tertentu. Tujuannya menjamin kecukupan bahan baku bagi industri yang menyumbang 7,13% PDB dan menyerap 6,7 juta tenaga kerja.
IMPOR PRODUK LAINNYA
10. Mengapa mengizinkan impor minuman alkohol AS?
Nilai impor minuman alkohol AS hanya sekitar 7% dari total impor kategori tersebut. Impor tetap tunduk pada regulasi dan pengawasan ketat BPOM. Ketersediaan produk mendukung daya saing sektor pariwisata dan konsumsi internasional.
11. Apakah pakaian bekas AS diizinkan masuk?
Tidak. Yang diatur adalah impor shredded worn clothing (SWC) sebagai bahan baku industri daur ulang, bukan pakaian bekas siap pakai untuk dijual kembali.
ANTISIPASI LONJAKAN IMPOR
12. Bagaimana jika terjadi lonjakan impor?
Melalui Council on Trade and Investment, kedua negara dapat membahas dan mengambil langkah jika terjadi lonjakan impor yang mengganggu stabilitas pasar domestik.
KEBIJAKAN NON-TARIF
13. Bagaimana perlindungan data pribadi?
Transfer data tetap tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi. Tidak ada penyerahan kedaulatan data. Tata kelola dilakukan secara aman dan terpercaya guna mendukung ekonomi digital.
14. Apakah sertifikasi halal dikecualikan?
Tidak. Sertifikasi halal tetap berlaku. Produk non-halal wajib mencantumkan keterangan. Produk lainnya tetap memenuhi standar keamanan dan mutu.
15. Apakah tarif 0% berdampak buruk bagi UMKM?
Sebagian besar produk bertarif 0% adalah bahan baku dan barang modal yang justru mendukung industri dan UMKM agar lebih kompetitif. Pemerintah tetap dapat menerapkan instrumen pengamanan perdagangan (safeguard, anti-dumping, anti-subsidi) bila diperlukan.
16. Apakah produk farmasi AS bebas uji?
Tidak. Indonesia mengakui evaluasi teknis FDA untuk menghindari duplikasi, tetapi tetap melalui proses administrasi dan pengawasan BPOM.
17. Apakah TKDN dihapus?
Tidak. TKDN tetap berlaku dalam pengadaan pemerintah, namun tidak diberlakukan secara umum pada barang komersial di pasar.
18. Apakah perusahaan AS bebas PPN?
Tidak. PPN tetap berlaku dan dikenakan secara nondiskriminatif.
19. Apakah Indonesia mengekspor mineral mentah ke AS?
Tidak. Larangan ekspor bahan mentah tetap berlaku. Kerja sama difokuskan pada hilirisasi dan pengolahan dalam negeri.
20. Apakah PPD AS dibebaskan dari kerja sama dengan pers?
Tidak sepenuhnya. Mekanisme lisensi berbayar tidak diwajibkan, tetapi kerja sama tetap dimungkinkan melalui skema lain, termasuk voluntary agreement. Opsi pajak layanan digital juga sedang dipertimbangkan.
KESEPAKATAN KOMERSIAL
21. Apa kesepakatan komersial utama?
- Pembelian energi senilai USD15 miliar
- Pembelian pesawat dan komponen senilai USD13,5 miliar
- Pembelian produk pertanian senilai USD4,5 miliar
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
22. Apakah ART membahas isu keamanan atau Laut China Selatan?
Tidak. ART hanya mencakup kerja sama perdagangan dan investasi, serta tidak membahas isu pertahanan, keamanan, national security, maupun border security.
