(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menekankan pentingnya penyelarasan antara pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dengan implementasi kebijakan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri konferensi internasional bertajuk *Systemic Impact through Transformative Training* yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability di Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Saya mengikuti diskusi yang sangat konstruktif, yang mendekatkan bagaimana pelatihan dapat memberikan dampak nyata terhadap layanan dan kebijakan publik,” ujar Rini.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat kesenjangan antara pelatihan ASN dan kebutuhan riil di lapangan. Sejumlah program pelatihan dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan kebijakan yang dihasilkan.
“Sering kali kebijakan publik belum selaras dengan pelatihan yang dilakukan. Karena itu, pelatihan tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Rini, sebagai pelayan publik, ASN dituntut memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pelatihan yang relevan, kontekstual, serta berorientasi pada hasil.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional untuk memperkaya perspektif dan praktik terbaik, sehingga pengembangan kapasitas ASN dapat mengikuti dinamika global.
Sementara itu, Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyampaikan bahwa konferensi ini diikuti oleh 95 peserta dari berbagai negara, antara lain Meksiko, Tiongkok, Jerman, Inggris, Filipina, dan Indonesia.
Taufiq menegaskan bahwa pelatihan ASN ke depan perlu mengarah pada *transformative learning*, yaitu pendekatan pembelajaran yang mampu mengubah pola pikir dan cara kerja aparatur dalam memberikan layanan publik.
“Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus memastikan setiap materi memberikan manfaat nyata bagi pembuat kebijakan dan penyedia layanan publik,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga mengemuka konsep *human-centered governance*, yakni tata kelola pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Taufiq, pendekatan ini menuntut ASN tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki empati, kepedulian, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan dinamika demografi.
“Isu seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan kini menjadi agenda global, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas negara,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, LAN akan menginisiasi sejumlah program kolaboratif, seperti pertukaran pengajar, riset bersama, publikasi bersama, serta penguatan jejaring lembaga pelatihan ASN di tingkat internasional.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia yang mampu menjawab berbagai tantangan nasional dengan standar global.
Ke depan, Indonesia juga diharapkan berperan aktif dalam membantu negara lain, seperti Timor Leste, Vietnam, dan Kamboja, dalam pengembangan kapasitas aparatur.
Melalui penguatan pelatihan berbasis dampak dan kolaborasi global, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan publik tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
