(Vibizmedia – Jakarta) Direktur Jenderal Pengembangan Profesional Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), Bruna Daniella da Paz Tenorio, menegaskan bahwa pengembangan kapasitas sektor publik tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelatihan individu, melainkan sebagai bagian dari strategi besar dalam memperkuat kapasitas negara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum internasional Systemic Impact through Transformative Training yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Menurut Bruna, pendekatan pengembangan kapasitas yang selama ini berfokus pada pelatihan formal perlu diubah menjadi sistem yang mampu meningkatkan kemampuan institusi secara menyeluruh. “Pelatihan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi bagaimana institusi mampu memahami persoalan, mengambil keputusan, mengoordinasikan kebijakan, hingga merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ENAP sebagai lembaga pendidikan pemerintahan tingkat federal di Brasil memiliki peran tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam inovasi, penelitian, serta pengembangan pengetahuan.
Dalam praktiknya, pengembangan kapasitas diarahkan untuk membangun kekuatan institusional yang berkelanjutan, bukan hanya peningkatan kompetensi individu semata.
Pendekatan ini dinilai krusial dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk isu keberlanjutan yang menuntut kebijakan adaptif dan terkoordinasi.
Lebih lanjut, Bruna menekankan perlunya perubahan paradigma dalam mengukur keberhasilan pelatihan sektor publik. Indikator tidak lagi sebatas jumlah peserta atau kegiatan, tetapi harus berfokus pada dampak nyata terhadap kinerja pemerintah.
Beberapa indikator utama yang perlu diperhatikan antara lain kemampuan negara dalam menyelesaikan persoalan kompleks, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penguatan kapasitas institusi secara berkelanjutan. “Pertanyaan utamanya bukan lagi berapa banyak pelatihan dilakukan, tetapi apakah pelatihan tersebut benar-benar membantu negara menjawab tantangan publik,” tegasnya.
Dalam implementasinya, ENAP mengedepankan pembelajaran kontekstual yang terhubung langsung dengan kondisi di lapangan. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan inovasi sosial, analisis data publik, serta penguatan kerja tim dalam pengelolaan kebijakan.
Bruna juga menyoroti pentingnya nilai dalam pelayanan publik. Menurutnya, pengembangan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman aparatur terhadap masyarakat yang dilayani. “Memberdayakan institusi publik berarti meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih berkualitas,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bruna menegaskan bahwa pengembangan kapasitas akan memberikan dampak signifikan jika menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sektor publik. “Ketika pelatihan terhubung dengan implementasi kebijakan, koordinasi, dan penciptaan nilai publik, maka pelatihan tidak lagi sekadar kegiatan pendidikan, tetapi menjadi agen perubahan nyata,” pungkasnya.
Pandangan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi global yang menempatkan penguatan sumber daya manusia aparatur sebagai kunci peningkatan kualitas layanan publik sekaligus percepatan pembangunan berkelanjutan.
