PINISI 2026: Sinergi Lintas Sektor untuk Akselerasi Ekonomi Indonesia

0
68
Foto: Kemenko Perekonomian

(Vibizmedia – Jakarta) Upaya penguatan intermediasi serta sinergi lintas sektor terus digencarkan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Melalui koordinasi kebijakan yang terintegrasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, langkah ini diharapkan mampu mendorong pembiayaan ke sektor riil demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) dalam acara Kick Off PINISI 2026 di Jakarta, Senin (27/04). Ia menegaskan bahwa program tersebut menjadi wujud nyata sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Program PINISI merupakan inisiatif strategis dalam komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial yang dirancang untuk mempercepat intermediasi secara optimal, seimbang, dan inklusif. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah penguatan kolaborasi antar lembaga, membangun optimisme dunia usaha, serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan. Selain itu, PINISI juga menjadi forum strategis yang mempertemukan Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, sektor perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengatasi hambatan dalam penyaluran pembiayaan, mendukung proyek strategis nasional, serta menggerakkan sektor riil menuju visi Indonesia Maju.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi antarotoritas untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus dioptimalkan guna mendukung intermediasi pembiayaan dan memperkuat sektor riil.

Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dengan fundamental ekonomi yang terjaga. Hal ini memberikan ruang bagi pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, didukung oleh kuatnya konsumsi domestik, stabilitas sistem keuangan, serta kinerja sektor eksternal yang tetap terjaga.

Pemerintah pun terus mendorong percepatan pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, dan ekonomi digital, serta pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Dalam konteks ini, penguatan intermediasi sektor jasa keuangan menjadi faktor kunci untuk memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM dan sektor bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Berbagai instrumen kebijakan juga terus dioptimalkan, termasuk penyaluran kredit program yang hingga Maret 2026 telah mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 25 persen dari target tahunan. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah diharapkan dapat mempercepat implementasi program serta mengatasi berbagai hambatan di sektor riil.

Ke depan, keberhasilan penguatan intermediasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada sinergi erat antara Pemerintah, otoritas keuangan, sektor perbankan, dunia usaha, dan kalangan akademisi. Melalui kolaborasi yang solid, ekonomi Indonesia diharapkan mampu tumbuh lebih tangguh, adaptif, dan kompetitif di tingkat global.

Menutup pernyataannya, Menko Airlangga berharap melalui PINISI, optimisme dunia usaha semakin meningkat dan intermediasi dapat mengalir lebih kuat ke sektor-sektor produktif. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen dan berkontribusi dalam pelaksanaan inisiatif tersebut.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Kelompok Kerja Debottlenecking Satya Bhakti, Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin, serta para pimpinan kementerian/lembaga, perbankan, pelaku usaha, dan akademisi.