(Vibizmedia – Jakarta) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu instrumen strategis Pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui KEK, Pemerintah menargetkan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru lewat percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan struktur ekonomi di berbagai daerah, sehingga mampu merespons dinamika ekonomi global secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Pemerintah di bawah arahan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengembangan KEK sebagai pendorong penguatan ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya peran aktif seluruh Kementerian dan Lembaga dalam meningkatkan investasi ke KEK, melalui percepatan pembangunan infrastruktur serta penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional.
Dalam paparannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional KEK Triwulan I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (27/4), Menko Airlangga juga menyoroti capaian investasi nasional. Realisasi investasi pada triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22% (yoy), dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang atau meningkat 18,93% (yoy). Sektor hilirisasi masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 30% dari total investasi.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mencontohkan peluang pengembangan pusat data (data center) di Indonesia seiring pesatnya perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan quantum computing. Ia menyebutkan bahwa Batam dan Bitung menjadi dua lokasi KEK yang potensial sebagai landing point pembangunan data center di Indonesia.
Menurutnya, pengembangan data center merupakan peluang strategis yang perlu terus dimonitor dan dioptimalkan. Sejalan dengan arahan Presiden, Pemerintah juga akan melakukan fine tuning terhadap KEK yang sudah ada, khususnya dalam hal fasilitas dan kesiapan operasional. Fokus akan diberikan pada KEK yang berpotensi beroperasi penuh dalam tiga hingga empat tahun ke depan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, pada 23 April, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menggelar High-Level Roundtable Discussion terkait link and match pelatihan dan penempatan tenaga kerja di KEK bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam forum tersebut, setiap Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) didorong untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing KEK yang kemudian ditindaklanjuti melalui program pelatihan vokasi yang tepat sasaran.
Menutup arahannya, Menko Airlangga berharap Rapat Kerja Nasional KEK yang berlangsung selama dua hari dapat menghasilkan solusi konkret atas berbagai hambatan (debottlenecking) yang dihadapi, sehingga implementasi program dan kegiatan usaha di KEK dapat berjalan lebih optimal.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, serta perwakilan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan administrator KEK dari seluruh Indonesia.
