(Vibizmedia – Paris) Sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Informal Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Forum yang diinisiasi oleh Australia ini turut dihadiri Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala serta sejumlah negara kunci untuk bertukar pandangan mengenai arah sistem perdagangan multilateral dan isu-isu strategis WTO.
Pertemuan mengangkat tema “Unlocking Progress in the WTO through Revitalised Decision-Making”, yang menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas proses pengambilan keputusan di WTO. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana organisasi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat, responsif, dan relevan terhadap dinamika perdagangan global, sekaligus mendorong modernisasi tata kelola perdagangan internasional. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 di Yaoundé, Kamerun, yang dinilai belum menghasilkan capaian optimal.
Indonesia menilai reformasi WTO menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi tetap relevan dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah Indonesia mendorong reformasi yang tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga tetap menjaga prinsip inklusivitas dan mendukung kepentingan pembangunan, sehingga mampu menjembatani kebutuhan negara maju dan berkembang.
Dalam intervensinya, Menko Airlangga menegaskan bahwa reformasi WTO harus mampu memperkuat efektivitas sekaligus legitimasi organisasi. WTO dinilai akan tetap relevan apabila mampu menghasilkan keputusan yang efisien serta menjawab kebutuhan seluruh negara anggota, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan global yang merata.
Pertemuan ini dihadiri sekitar 20 negara anggota WTO yang mewakili kelompok negara maju dan berkembang, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Brasil, Afrika Selatan, Singapura, Thailand, Selandia Baru, Swiss, dan Norwegia.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Duta Besar RI untuk Prancis Mohamad Oemar, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta tim ahli Kemenko Perekonomian.
