(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Langkah ini dinilai penting guna menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus menciptakan persaingan yang setara di berbagai sektor industri nasional, termasuk industri baja.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Menkeu Purbaya melakukan kunjungan lapangan ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta, pada Kamis (25/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi sejumlah indikasi awal terkait kemungkinan ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan yang berlaku.
“Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, tetapi memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri,” ujar Menkeu Purbaya.
Berdasarkan data awal yang dimiliki pemerintah, terdapat indikasi bahwa nilai pajak yang dibayarkan belum sebanding dengan volume kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan meminta perusahaan untuk menyampaikan dokumen dan data pendukung guna proses verifikasi lebih lanjut.
Menkeu menegaskan bahwa proses yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap klarifikasi. Pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data dan dokumen yang disampaikan.
“Kami meminta perusahaan menunjukkan dokumen yang relevan agar proses berjalan secara terbuka dan berbasis fakta. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik bisnis dapat dilakukan secara adil,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen perusahaan menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia serta menyampaikan kesiapan untuk bekerja sama dalam proses klarifikasi.
Menkeu Purbaya menyambut baik sikap kooperatif tersebut dan berharap proses verifikasi dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak. Ia juga meminta otoritas perpajakan untuk mempercepat pengumpulan serta analisis data.
Selain perusahaan yang dikunjungi, pemerintah juga akan melakukan langkah serupa terhadap sejumlah perusahaan lain berdasarkan data dan informasi yang telah dihimpun. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha.
“Pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya secara adil dan sesuai aturan, agar industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
