(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah berencana memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai pijakan utama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Data yang dikumpulkan nantinya diharapkan mampu menggambarkan secara jelas kondisi pasar kerja, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, hingga sektor-sektor yang berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat menghadiri forum High Level Meeting lintas kementerian bertema kolaborasi SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik di Bekasi. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya data yang kuat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut Yassierli, Sensus Ekonomi 2026 akan menghadirkan potret menyeluruh tentang dunia usaha di Indonesia. Mulai dari persebaran kegiatan ekonomi, skala usaha, hingga seberapa besar sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja. Dengan data tersebut, pemerintah bisa lebih mudah membaca peluang sekaligus tantangan di pasar kerja.
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis data atau evidence-based policy menjadi kunci. Dari hasil sensus, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor mana yang paling potensial menyerap tenaga kerja, sekaligus memahami perubahan kebutuhan keterampilan akibat perkembangan teknologi dan transformasi industri. Informasi ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Lebih jauh, hasil SE 2026 juga akan digunakan untuk menyelaraskan program pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan nyata industri. Tidak hanya itu, data tersebut akan membantu meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja serta memperkuat strategi pengembangan kompetensi pekerja agar lebih relevan dengan tuntutan pasar.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesenjangan keterampilan dapat ditekan, sekaligus mempercepat terciptanya tenaga kerja yang siap bersaing. Yassierli pun mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan sensus ini demi masa depan ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi luas. Ia mendorong sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga asosiasi industri agar proses pendataan berjalan optimal.
Menurutnya, ada beberapa langkah penting yang perlu diperkuat, mulai dari peningkatan koordinasi antarinstansi, membangun komitmen bersama dengan pelaku industri, memperluas sosialisasi sensus, hingga memastikan koordinasi yang solid di lapangan.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data berkualitas tinggi yang menjadi fondasi kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih akurat, sekaligus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di tingkat global.
