(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas Presiden. Langkah tersebut ditempuh melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, transformasi kelembagaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penguatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor baru yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Pemerintah terus memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga melalui penguatan fundamental ekonomi dan percepatan kebijakan prioritas. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat investasi, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Haryo mengatakan arah kebijakan tersebut semakin penting di tengah prospek ekonomi global yang masih menghadapi berbagai risiko, mulai dari geopolitik, energi, perdagangan, hingga pembiayaan. Di dalam negeri, perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026. Inflasi juga terjaga pada level 2,88 persen, sementara realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan.
Percepat Hilirisasi dan Penguatan Rantai Pasok
Pemerintah terus mempercepat hilirisasi dan memperkuat rantai pasok nasional sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hingga 2026, telah dilakukan groundbreaking terhadap 26 proyek hilirisasi yang mencakup pengolahan batu bara menjadi DME (Dimethyl Ether), hilirisasi tembaga dan emas, garam industri, pengolahan alumina menjadi aluminium, hingga waste to energy.
Berbagai proyek tersebut diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Penguatan pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan melalui pengembangan Bank Emas dan optimalisasi pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Bank Emas yang dikelola Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau setara sekitar USD20 miliar.
Sementara itu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah mengelola DHE senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam 2 bulan 13 hari operasional. Lembaga tersebut juga memonitor lebih dari 6.500 transaksi ekspor untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.
Transformasi BUMN
Pada sektor kelembagaan, transformasi BUMN terus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Dari total 1.074 BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan, sebanyak 290 telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN ke depan tidak lebih dari 300 perusahaan.
Sejalan dengan restrukturisasi tersebut, kinerja BUMN juga menunjukkan peningkatan. Laba BUMN tercatat naik dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025 atau meningkat 75,3 persen.
Sepuluh Agenda Transformasi 2027
Memasuki 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda transformasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.
Sepuluh agenda transformasi tersebut meliputi renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD, renovasi sekolah, pengembangan Bursa Komoditas Indonesia, optimalisasi aset BUMN, pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt, pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali, Danantara Development Management Fund, elektrifikasi mobilitas rakyat, serta kebijakan dwi-kewarganegaraan.
Keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat mesin pertumbuhan ekonomi melalui transformasi sisi penawaran, peningkatan kontribusi sektor bernilai tambah tinggi, revitalisasi sektor-sektor ekonomi yang resilien, serta peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menuju 8 persen dengan dukungan investasi, industrialisasi, dan peningkatan produktivitas. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap inklusif dan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
“Berbagai agenda transformasi yang disiapkan untuk 2027 merupakan bagian dari upaya Pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Melalui penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing, Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi sekaligus semakin inklusif,” pungkas Haryo.
