(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam membangun kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran. Kehadiran DTSEN diarahkan untuk mengakhiri ketergantungan pada berbagai basis data yang berjalan secara terpisah sekaligus menghadirkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam satu sistem yang lebih terpadu.
DTSEN menjadi salah satu instrumen penting dalam transformasi tata kelola data nasional. Melalui basis data tersebut, informasi mengenai penduduk dan kondisi sosial ekonominya dapat digunakan pemerintah sebagai referensi dalam merancang, menetapkan sasaran, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN pada dasarnya merupakan registrasi sosial atau social registry yang menghimpun penduduk Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dalam satu basis data sosial ekonomi.
Pemahaman mengenai fungsi DTSEN ini menjadi penting karena DTSEN bukan daftar penerima bantuan sosial.
“DTSEN bukan beneficiary registry atau daftar penerima bantuan,” ujar Amalia melalui keterangan resmi, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, keberadaan seseorang dalam DTSEN tidak otomatis menjadikan orang tersebut penerima bantuan sosial atau program pemerintah tertentu. Penetapan penerima manfaat tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga yang menjalankan masing-masing program, berdasarkan kriteria dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Dengan kata lain, DTSEN menyediakan fondasi informasinya, sementara kementerian dan lembaga menggunakan data tersebut untuk menentukan sasaran sesuai desain program masing-masing.
Social Registry, Bukan Daftar Penerima Bansos
Konsep tersebut menempatkan DTSEN dalam fungsi yang lebih luas daripada sekadar basis data bantuan sosial.
Sebagai social registry, DTSEN berfungsi menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi karakteristik masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dan kondisi kehidupannya.
Data tersebut kemudian dapat menjadi rujukan untuk berbagai jenis intervensi pemerintah, mulai dari perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga program peningkatan kesejahteraan lainnya.
Contohnya dapat dilihat dalam penentuan sasaran Program Sekolah Rakyat. Kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 dapat menjadi bagian dari kelompok sasaran berdasarkan informasi sosial ekonomi dalam DTSEN.
Namun, posisi dalam desil tersebut tidak berarti seseorang secara otomatis memperoleh program. Kementerian terkait masih dapat menerapkan persyaratan atau kriteria tambahan sesuai dengan desain program.
Karena itu, DTSEN lebih tepat dipahami sebagai infrastruktur data untuk menentukan sasaran kebijakan, bukan keputusan akhir mengenai siapa yang menerima manfaat.
Mengapa Basis Data Tunggal Penting?
Salah satu persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program sosial adalah keberadaan berbagai sumber data dengan cakupan, metode, serta tingkat pembaruan yang berbeda.
Ketika data tidak terintegrasi, terdapat risiko seseorang yang seharusnya mendapatkan intervensi justru tidak teridentifikasi. Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan penerima program tidak lagi memenuhi kriteria karena kondisi sosial ekonominya telah berubah.
DTSEN diharapkan dapat mengurangi persoalan tersebut dengan membangun satu referensi data yang dapat digunakan lintas kementerian dan lembaga.
Pendekatan ini memungkinkan pemerintah bergerak dari kebijakan yang berbasis perkiraan menuju kebijakan yang semakin data-driven.
Dalam praktiknya, data tunggal dapat membantu pemerintah menjawab sejumlah pertanyaan penting: siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka berada, bagaimana kondisi keluarganya, seberapa besar tingkat kerentanannya, serta intervensi apa yang paling sesuai.
Dengan informasi yang lebih terintegrasi, pemerintah juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
DTSEN Harus Terus Diperbarui
Amalia menegaskan bahwa DTSEN bukanlah database yang bersifat statis.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah akibat berbagai faktor, seperti perubahan pekerjaan, pendapatan, kondisi keluarga, perpindahan tempat tinggal, bencana, maupun perubahan kondisi ekonomi lainnya.
Karena itu, kualitas DTSEN sangat bergantung pada proses pemutakhiran secara berkelanjutan.
“Setiap warga, setiap masyarakat punya hak suara dan kami berikan jalur untuk melakukan koreksi secara mudah, secara jelas dan transparan,” kata Amalia.
Ia menekankan bahwa DTSEN bukan semata-mata milik pemerintah, melainkan merupakan basis data nasional yang membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memastikan akurasinya.
Pendekatan tersebut penting karena pemerintah pada akhirnya menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Jika kondisi sebuah keluarga berubah tetapi tidak tercermin dalam data, maka terdapat risiko intervensi pemerintah tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual.
Sebaliknya, pembaruan informasi dapat membantu pemerintah menemukan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum teridentifikasi sebagai kelompok yang membutuhkan dukungan.
Masyarakat Memiliki Peran dalam Memperbaiki Data
Dalam sistem berbasis data, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek pendataan.
Masyarakat juga memiliki ruang untuk memastikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarganya sesuai dengan kenyataan.
Amalia mengajak masyarakat aktif melakukan koreksi apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.
“Di balik setiap data, ada nama, ada keluarga, ada yang terus berjuang untuk dijangkau oleh DTSEN,” tuturnya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa kualitas basis data nasional tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan kemampuan pemerintah mengintegrasikan data, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat.
Semakin akurat informasi yang tersedia, semakin besar peluang pemerintah memberikan intervensi kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
4,3 Juta KPM Baru Teridentifikasi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemanfaatan DTSEN telah memberikan dampak nyata terhadap perluasan jangkauan program perlindungan sosial.
Menurutnya, setelah DTSEN digunakan, pemerintah menemukan 4.330.417 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan.
Mereka kemudian dapat masuk dalam cakupan sejumlah program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, maupun penerima bantuan iuran.
“Setelah DTSEN dibentuk dan digunakan, sebanyak 4.330.417 KPM yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima bantuan,” ujar Saifullah.
Temuan tersebut menunjukkan bagaimana integrasi data dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau program.
Namun, perlu dipahami bahwa keberadaan data baru bukan berarti proses penetapan penerima langsung selesai. Data tetap harus melalui mekanisme verifikasi dan validasi agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Desil Menjadi Instrumen Pemetaan Kesejahteraan
Dalam pemanfaatan DTSEN, istilah desil menjadi salah satu konsep yang penting.
Secara umum, desil digunakan untuk mengelompokkan keluarga atau penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi dari tingkat kesejahteraan yang lebih rendah hingga lebih tinggi.
Pembagian tersebut membantu pemerintah memetakan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi kesejahteraan.
Namun, desil tidak seharusnya dipahami sebagai label permanen terhadap seseorang.
Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah. Sebuah keluarga yang sebelumnya berada pada kelompok kesejahteraan tertentu dapat mengalami peningkatan atau penurunan akibat perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, atau kondisi lainnya.
Karena itu, Saifullah menegaskan pentingnya proses verifikasi dan validasi sebelum keputusan mengenai bantuan dilakukan.
“Kalau sekarang datanya masih error, bukan berarti orang itu segera diputus bantuan sosialnya,” tegasnya.
Menurut Saifullah, perubahan posisi desil juga perlu diperiksa lebih lanjut sebelum menentukan dampaknya terhadap penerimaan bantuan.
Hal ini memperlihatkan bahwa DTSEN merupakan sistem yang terus bergerak dan diperbaiki, bukan sebuah daftar yang sekali dibuat kemudian dianggap final.
Mekanisme Usul dan Sanggah
Pemerintah menyediakan sejumlah jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi atau usulan terkait data sosial ekonomi.
Pemutakhiran dapat dilakukan melalui mekanisme usul dan sanggah, antara lain melalui aplikasi atau kanal Cek Bansos Kementerian Sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui operator desa atau kelurahan, serta kanal Cek DTSEN BPS.
Mekanisme tersebut penting untuk membangun sistem pendataan yang lebih partisipatif.
Dalam konteks tata kelola data modern, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan proses pendataan dari atas ke bawah. Informasi dari masyarakat dan pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi perubahan kondisi yang mungkin belum tercermin dalam basis data.
Dari Bansos Menuju Kebijakan Sosial yang Lebih Luas
Potensi DTSEN sebenarnya tidak terbatas pada penyaluran bantuan sosial.
Karena DTSEN memuat informasi sosial ekonomi penduduk, pemanfaatannya dapat diperluas untuk mendukung berbagai agenda pembangunan.
Dalam bidang pendidikan, misalnya, data dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok keluarga yang membutuhkan dukungan agar anak-anaknya dapat mengakses pendidikan.
Dalam bidang kesehatan, informasi sosial ekonomi dapat membantu perencanaan intervensi bagi kelompok rentan.
Dalam pemberdayaan ekonomi, data dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan pelatihan, pembiayaan, bantuan usaha, atau program peningkatan produktivitas.
Dengan demikian, DTSEN berpotensi menjadi infrastruktur kebijakan lintas sektor, bukan hanya instrumen untuk menyalurkan bansos.
Tantangan: Akurasi, Pemutakhiran, dan Integrasi
Membangun basis data tunggal dengan cakupan nasional tentu bukan pekerjaan sederhana.
Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas, karakteristik sosial ekonomi yang beragam, serta mobilitas penduduk yang tinggi.
Karena itu, terdapat setidaknya tiga tantangan besar dalam pengelolaan DTSEN.
Pertama adalah akurasi data. Informasi harus mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Kedua adalah pemutakhiran. Data yang benar hari ini belum tentu tetap benar beberapa bulan atau tahun kemudian.
Ketiga adalah integrasi dan interoperabilitas. Data DTSEN harus dapat digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan program masing-masing, dengan tetap memperhatikan tata kelola, keamanan, dan perlindungan data.
Tiga aspek tersebut akan menentukan apakah DTSEN benar-benar dapat menjadi fondasi kebijakan nasional berbasis data atau hanya menjadi kumpulan informasi dalam sebuah sistem digital.
Menuju Pemerintahan yang Lebih Presisi
Transformasi menuju DTSEN menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam mengelola kebijakan sosial dan ekonomi.
Jika sebelumnya berbagai program dapat berjalan berdasarkan basis data sektoral, kini pemerintah berupaya membangun satu referensi yang lebih terpadu.
Manfaat terbesarnya bukan hanya efisiensi administratif, tetapi kemampuan untuk membuat kebijakan yang lebih presisi.
Pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok rentan dengan lebih baik, menemukan masyarakat yang belum terjangkau program, memantau perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, serta mengevaluasi apakah sebuah program benar-benar mencapai kelompok sasaran.
Namun, keberhasilan DTSEN pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh teknologi.
Kualitas data, mekanisme pemutakhiran, transparansi, verifikasi dan validasi, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penentu.
DTSEN juga perlu terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Data sosial ekonomi harus mampu menangkap dinamika baru, termasuk perubahan pola pekerjaan, perkembangan ekonomi digital, urbanisasi, perubahan struktur keluarga, serta munculnya bentuk-bentuk kerentanan baru.
Dengan pendekatan tersebut, DTSEN dapat menjadi lebih dari sekadar basis data penerima program. Ia dapat berkembang menjadi fondasi ekosistem kebijakan sosial dan ekonomi nasional.
Ketika data semakin akurat dan mutakhir, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan kepada program dan kelompok yang tepat.
Pada akhirnya, tujuan utama DTSEN bukan sekadar menciptakan satu database nasional, melainkan membangun cara baru dalam mengambil keputusan: lebih terukur, lebih transparan, lebih adaptif, dan semakin dekat dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia.
