(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar sebagai instrumen pencatatan keuangan negara, melainkan sebagai salah satu mesin utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, memperkuat daya saing nasional, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan peran strategis tersebut dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memaparkan strategi ekonomi dan fiskal 2027 serta arah sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kebijakan transfer ke daerah.
“Di tengah persaingan global yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, serta gejolak geopolitik yang penuh ketidakpastian, APBN memegang peranan yang sangat strategis,” ujar Purbaya.
Menurutnya, APBN harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus. Di satu sisi menjadi shock absorber ketika perekonomian menghadapi tekanan, sementara di sisi lain berfungsi sebagai agent of development untuk mendorong transformasi ekonomi.
“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, tetapi APBN adalah alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi, dan mewujudkan cita-cita mulia bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tegasnya.
Ekonomi 2026 Menjadi Fondasi
Pemerintah melihat kondisi perekonomian nasional pada 2026 masih cukup solid meskipun lingkungan global menghadapi ketidakpastian.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,46 persen dengan inflasi yang tetap terkendali. Kinerja perdagangan juga masih mencatat surplus sepanjang Januari-Juli 2026.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2026 mencapai US$146,5 miliar.
Di pasar keuangan, tekanan juga mulai mereda seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor. Kondisi tersebut tercermin dari pergerakan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap kompetitif.
Dari sisi fiskal, hingga akhir Juli 2026 pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan. Defisit APBN juga masih terkendali sekitar 0,91 persen terhadap PDB.
Kondisi tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal 2027 yang tetap ekspansif, tetapi dengan pengelolaan risiko yang lebih terukur.
RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat
Untuk 2027, pemerintah membawa tema besar “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
Tema tersebut mencerminkan ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level 6 persen sekaligus memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rancangan awal, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran dirancang sebesar 2,4 persen terhadap PDB atau sekitar Rp671,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan pemerintah masih memberikan ruang bagi kebijakan fiskal untuk mendorong perekonomian, namun tetap menjaga defisit dalam batas yang terkendali.
Pemerintah juga memperkirakan pendapatan negara tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026, sementara belanja negara meningkat sekitar 3,9 persen. Belanja tersebut mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa RAPBN 2027 tidak semata diarahkan untuk memperbesar belanja, tetapi juga meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaannya.
Delapan Prioritas Utama RAPBN 2027
RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Kedelapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Delapan klaster tersebut menggambarkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
Ketahanan pangan, misalnya, diarahkan untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak pangan global. Sementara kemandirian energi dan air menjadi semakin penting di tengah perubahan geopolitik dan volatilitas harga komoditas dunia.
Pada sektor industri, hilirisasi menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Sementara itu, pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mengejar Pertumbuhan 6 Persen
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dalam beberapa periode sebelumnya belum cukup cepat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, target pertumbuhan 6 persen menjadi salah satu sasaran utama RAPBN 2027.
Purbaya mengatakan percepatan pertumbuhan diperlukan agar peningkatan pendapatan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.
“Kalau kita lihat PSB itu 6 persen pertumbuhannya, PDB per kapita naik sampai 300 persen. 3 kali 4. Jadi di situ sejahtera lebih cepat karena sebelumnya kita tumbuhnya agak lambat,” jelasnya.
Target tersebut tentu membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja pemerintah. Pemerintah ingin APBN menjadi katalis yang mampu menarik investasi swasta, meningkatkan produktivitas dan menciptakan aktivitas ekonomi baru.
“Pemerintah menempatkan APBN sebagai katalis untuk memperdayakan peran swasta dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Purbaya.
Investasi Menjadi Penggerak
Strategi fiskal 2027 juga memberikan perhatian besar terhadap investasi.
Pemerintah ingin investasi diarahkan kepada sektor-sektor strategis yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat industri nasional dan mempercepat transformasi struktural.
Di sisi lain, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan diperlukan untuk memastikan likuiditas tersedia dengan biaya dana yang kompetitif.
Pendekatan ini penting karena pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan.
APBN perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan dunia usaha meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja.
Dengan demikian, setiap rupiah belanja negara diharapkan dapat menghasilkan efek pengganda terhadap perekonomian.
Pendapatan Negara Diperkuat Tanpa Mengandalkan Kenaikan Tarif
Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun.
Penguatan penerimaan diarahkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, penguatan sistem Coretax, optimalisasi sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak sedang mengandalkan kenaikan tarif pajak sebagai strategi utama untuk meningkatkan penerimaan.
“Kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang enggak ada rencana untuk menaikkan tax rate-nya,” tegasnya.
Strategi tersebut menempatkan reformasi administrasi dan perluasan basis penerimaan sebagai bagian penting dalam menjaga kapasitas fiskal.
Penerimaan negara juga diharapkan semakin optimal dari pengelolaan sumber daya alam, aset negara serta hilirisasi.
Belanja Negara Harus Lebih Produktif
Besarnya belanja negara tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan belanja tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Karena itu, pemerintah menekankan konsep quality spending.
Belanja negara diarahkan agar lebih produktif, efektif dan efisien, sekaligus tetap menjaga pelayanan publik dan daya beli masyarakat.
Pendekatan tersebut juga mencakup peningkatan akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial serta penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah.
Dengan semakin terbatasnya ruang fiskal, pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Menjaga Stabilitas Makroekonomi
Untuk mendukung target pertumbuhan 6 persen, pemerintah menggunakan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro.
RAPBN 2027 menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen.
Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP ditetapkan sebesar US$75 per barel, dengan lifting minyak bumi sebesar 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Asumsi-asumsi tersebut menjadi parameter penting dalam menghitung kemampuan fiskal sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul sepanjang 2027.
Tantangan Geopolitik Tetap Membayangi
Target pertumbuhan 6 persen tidak datang tanpa risiko.
Perkembangan geopolitik global, konflik di berbagai kawasan, perubahan harga energi, perlambatan ekonomi dunia, volatilitas pasar keuangan dan perubahan arah kebijakan perdagangan negara-negara besar dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Karena itu, APBN perlu memiliki fleksibilitas untuk merespons berbagai guncangan.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen PDB. Pada saat yang sama, kebijakan fiskal harus cukup kuat untuk memberikan stimulus ketika perekonomian membutuhkan dukungan.
Keseimbangan antara ekspansi fiskal dan disiplin anggaran menjadi salah satu kunci utama RAPBN 2027.
Sasaran Akhir: Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan APBN pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun rendahnya defisit.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan fiskal mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada rentang 6,5–7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, serta Indeks Modal Manusia mencapai 0,575.
Dalam pembahasan bersama DPR, target Rasio Gini disepakati berada pada rentang 0,360–0,365.
Target tersebut menunjukkan bahwa agenda fiskal 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan.
APBN sebagai Jembatan Pertumbuhan dan Kesejahteraan
Dengan postur pendapatan Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun dan defisit 2,4 persen terhadap PDB, RAPBN 2027 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesinambungan fiskal.
Pemerintah ingin APBN tetap ekspansif, tetapi tidak berlebihan. Belanja harus produktif, penerimaan diperkuat, investasi didorong dan risiko fiskal dikendalikan.
Di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat, strategi tersebut menjadi penting. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi untuk mempercepat kenaikan pendapatan masyarakat, tetapi pertumbuhan tersebut juga harus dibangun di atas fondasi fiskal yang sehat.
Karena itu, RAPBN 2027 bukan sekadar daftar angka pendapatan dan belanja negara. Ia menjadi instrumen untuk menentukan bagaimana Indonesia merespons ketidakpastian global sekaligus memanfaatkan peluang transformasi ekonomi.
Dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, pemerintah menargetkan APBN 2027 menjadi penghubung antara stabilitas ekonomi, investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Tantangan terbesar berikutnya adalah memastikan seluruh rencana tersebut diterjemahkan menjadi belanja yang tepat sasaran dan program yang benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat. Dengan demikian, target pertumbuhan 6 persen tidak berhenti sebagai angka makroekonomi, tetapi menjadi pertumbuhan yang terasa dalam pendapatan, kesempatan kerja dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
