(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap pemerintah harus didukung oleh pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, serta terukur.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam wawancara bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Ia menekankan bahwa APBN harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional.
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Suahasil.
Ia menjelaskan, kredibilitas APBN tercermin dari pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang tertata dengan baik. Di sisi lain, kebijakan anggaran tetap perlu mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi harus dilaksanakan dengan perhitungan yang matang.
Suahasil menegaskan bahwa belanja negara tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata, termasuk menjaga kualitas pelayanan publik, memastikan operasional pemerintahan berjalan efisien, melindungi masyarakat melalui program sosial, serta membiayai pembangunan infrastruktur dasar, perdesaan, dan sosial.
“Terukur, bukan jor-joran, tetapi memang belanja yang dimaksudkan untuk bisa menyentuh kehidupan masyarakat, pelayanan publik harus jalan, operasional pemerintahan cukup efisien, perlindungan sosial harus kita jaga, infrastruktur dasar, infrastruktur perdesaan, infrastruktur sosial harus dibiayai dari APBN,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal, pemerintah menetapkan arah kebijakan untuk menurunkan defisit APBN dari estimasi sekitar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026 menjadi 2,4% pada tahun anggaran 2027.
Menurut Suahasil, target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mempertahankan fungsi APBN dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” ucapnya.
Terkait kemungkinan terjadinya fluktuasi penerimaan negara, Suahasil menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan APBN. Dengan demikian, penghematan tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap perubahan kondisi penerimaan, tetapi menjadi bagian dari tata kelola anggaran secara menyeluruh.
Meski efisiensi terus diperkuat, pemerintah tetap memprioritaskan pelaksanaan program kerja nasional yang mencakup delapan bidang utama. Pengelolaan belanja diarahkan agar tetap efektif, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Suahasil mencontohkan pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN), yang perlu mengutamakan optimalisasi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun ketepatan penerima manfaat. Sementara itu, anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan harus dikelola dengan tata kelola yang baik agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Dalam aspek pembiayaan negara, pemerintah juga menerapkan strategi diversifikasi portofolio penerbitan surat utang, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga fleksibilitas pembiayaan sekaligus mendukung pengelolaan risiko keuangan negara.
Suahasil turut menyoroti pentingnya partisipasi investor domestik melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR). Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam instrumen tersebut memberikan manfaat karena pembayaran bunga dapat kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia.
Selain menjaga kredibilitas fiskal, Suahasil menegaskan bahwa integritas aparatur menjadi aspek penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan. Karena itu, program penguatan integritas akan terus diterapkan di seluruh kantor pelayanan kementerian.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Melalui penguatan transparansi, efisiensi belanja, strategi pembiayaan yang terdiversifikasi, dan penegakan integritas, pemerintah berupaya memastikan APBN tetap kredibel dan sehat. Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
