Stok BBM Nasional Aman, Distribusi Bali dan Gangguan Listrik Jadi Sorotan Pemerintah

0
105
Stok BBM
Stok BBM. DOK: PERTAMINA

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah memastikan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih berada pada kisaran 16–18 hari, meskipun distribusi BBM di Bali mengalami kendala. Di sektor kelistrikan, evaluasi juga dilakukan menyusul gangguan listrik di sejumlah wilayah, termasuk Batam, yang memerlukan pembenahan layanan dan penanganan teknis.

Sejumlah persoalan strategis tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu juga membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Bahlil mengatakan, meskipun stok BBM nasional masih mencukupi, kendala distribusi di Bali perlu segera ditangani agar pasokan dapat diterima masyarakat dengan lancar. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri telah berada di Bali untuk menangani persoalan tersebut.

Pemerintah juga akan menggelar rapat untuk mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi distribusi BBM di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

“Kalau stok nasional itu kita di angka 16–18 hari, jadi masih clear, tidak ada masalah secara stok nasional. Jadi distribusinya yang sedikit mengalami kendala, itu yang sebentar saya akan rapat,” ujar Bahlil kepada awak media seusai pertemuan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecukupan stok nasional tidak selalu menjamin kelancaran pasokan di setiap daerah. Efektivitas distribusi, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi antaroperator menjadi faktor penting untuk memastikan BBM tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.

Gangguan listrik di Batam dievaluasi

Selain distribusi BBM, pemerintah menyoroti gangguan kelistrikan atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah. Bahlil menegaskan perlunya peningkatan kualitas layanan listrik melalui pembenahan yang lebih intensif, terutama pada aspek implementasi teknis yang menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero).

Menurut laporan awal yang diterimanya, gangguan listrik di Batam antara lain dipicu jaringan yang terdampak petir serta sejumlah kendala teknis lainnya.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengevaluasi penyebab gangguan, langkah pemulihan layanan, serta kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak.

“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan,” katanya.

Evaluasi tersebut penting untuk memastikan gangguan serupa dapat diminimalkan. Keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan mendasar bagi rumah tangga, kegiatan usaha, dan operasional industri yang bergantung pada kontinuitas energi.

RUU Migas masuk pembahasan strategis

Dalam pertemuan dengan Presiden, Bahlil juga melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas. Regulasi ini menjadi salah satu agenda strategis di tengah kebutuhan memperkuat tata kelola sektor minyak dan gas bumi serta menjaga ketahanan energi nasional.

Selain menyampaikan laporan perkembangan RUU Migas, Bahlil sebelumnya mewakili Presiden dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke-41 di Tangerang.

Ke depan, penanganan persoalan energi tidak hanya ditentukan oleh kecukupan stok BBM atau kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan distribusi berjalan efektif, infrastruktur beroperasi secara andal, dan kebijakan sektor energi memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Dengan stok BBM nasional yang masih berada pada kisaran 16–18 hari, perhatian pemerintah saat ini tertuju pada percepatan penanganan kendala distribusi di Bali serta evaluasi gangguan kelistrikan di sejumlah daerah. Langkah tindak lanjut di lapangan akan menjadi penentu agar ketahanan energi nasional dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.