(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas program pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui rencana pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah. Selain memperkuat infrastruktur pelatihan vokasi, pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta orang dapat mengikuti pelatihan kerja dalam satu tahun dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah, termasuk sertifikasi kompetensi.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkecil kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha maupun industri.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan target tersebut dalam Rapat Kerja Nasional Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Melalui kebijakan tersebut, Kemnaker ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan profesional tanpa terkendala biaya. Kehadiran balai pelatihan di berbagai daerah juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses program peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
Tidak hanya berfokus pada jumlah peserta, pemerintah turut menaruh perhatian pada relevansi materi pelatihan dengan perkembangan pasar kerja. Untuk mendukung hal itu, Kemnaker mengoptimalkan penggunaan Labor Market Intelligence (LMI) dan memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
LMI berfungsi menyediakan informasi dan analisis mengenai kondisi serta kebutuhan pasar tenaga kerja. Sementara itu, KBJI menjadi acuan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan dan klasifikasi jabatan yang diperlukan dalam dunia kerja.
Pemanfaatan kedua instrumen tersebut diharapkan membantu pemerintah dan lembaga pelatihan menentukan bidang keterampilan yang perlu dikembangkan. Dengan perencanaan berbasis kebutuhan pasar, program vokasi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan peluang kerja yang tersedia.
Keterampilan Menjadi Pertimbangan Utama Perekrutan
Yassierli menilai pendekatan perekrutan tenaga kerja perlu semakin mengutamakan kemampuan praktis dan kompetensi yang dimiliki calon pekerja. Pendekatan skill-first menempatkan keterampilan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menilai kesiapan seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan, bukan semata-mata berdasarkan latar belakang pendidikan formal.
Perubahan kebutuhan industri, termasuk perkembangan teknologi dan pemanfaatan data dalam proses rekrutmen, membuat penguasaan keterampilan yang relevan semakin penting. Oleh karena itu, sistem pelatihan tenaga kerja perlu dirancang agar mampu membekali peserta dengan kemampuan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” kata Yassierli.
Untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki pasar kerja, Kemnaker juga mendorong kemitraan yang lebih erat antara pemerintah, perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, lembaga pelatihan, dan sektor industri.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kurikulum, metode pembelajaran, serta standar sertifikasi dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang. Keterlibatan dunia usaha juga penting agar peserta memperoleh pengalaman dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di lingkungan kerja.
Dengan demikian, pelatihan vokasi tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menjadi jalur untuk mempersiapkan tenaga kerja yang produktif dan memiliki daya saing.
Melalui pembangunan 60 balai pelatihan kerja dan target pelatihan bagi 1 juta orang dalam setahun, Kemnaker berupaya memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat hubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia di tengah perubahan pasar kerja.
