(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah memperkuat upaya pemerataan akses keuangan melalui peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD). Platform ini dirancang untuk menyediakan data yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan, pemetaan kesenjangan akses keuangan, serta penentuan prioritas pembangunan ekonomi di tingkat daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerataan akses terhadap layanan keuangan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Hari ini kita meluncurkan dashboard Indeks Akses Keuangan Daerah, sehingga tadi tujuannya jelas, memperkuat ekosistem keuangan serta agar kesejahteraan masyarakat tumbuh sampai ke daerah,” ujar Airlangga dalam acara peluncuran Dashboard IKAD bertema “Sinergi Data dan Kebijakan untuk Percepatan Akses Keuangan dalam Mendukung Kesejahteraan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah” di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Airlangga, IKAD hadir untuk melengkapi ketersediaan indikator akses keuangan di tingkat kabupaten/kota yang selama ini masih terbatas. Dengan adanya indikator yang terukur, pemerintah daerah dapat memahami kondisi akses keuangan di wilayah masing-masing, sekaligus merancang program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Inklusi keuangan sendiri merupakan salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Pemerintah menetapkan target inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045. Untuk mewujudkannya, diperlukan keterlibatan seluruh daerah melalui kebijakan yang memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.
Pengembangan IKAD dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan RISE Indonesia. Indeks tersebut disusun menggunakan 14 subindikator yang mencakup sisi penawaran maupun permintaan layanan keuangan.
Hingga saat ini, indikator IKAD telah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di 341 kabupaten/kota. Sementara itu, indikator inklusi keuangan juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di 38 provinsi.
Melalui dashboard yang interaktif dan informatif, data akses keuangan di berbagai daerah dapat diakses secara lebih terintegrasi. Informasi tersebut diharapkan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan, serta memantau dan mengevaluasi perkembangan akses keuangan secara berkala.
Airlangga menegaskan bahwa fungsi IKAD tidak berhenti pada penyediaan gambaran mengenai kondisi akses keuangan. Ke depan, indeks ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolok ukur atau benchmark dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan tantangan di setiap wilayah.
“Dan tadi sudah disampaikan bahwa IKAD ini mengisi kekosongan indikator di Kabupaten/Kota dan tentu ini menjadi dasar pada regional development. Dan kita juga ingin mendorong agar IKAD nanti menjadi salah satu benchmark daerah,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan, baik di antara wilayah maupun kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, perlu disertai upaya agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, termasuk melalui akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan dukungan data IKAD, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi wilayah yang masih tertinggal dalam akses keuangan dan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penguatan inklusi keuangan tidak sekadar berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan IKAD kita tidak hanya mengetahui akses keuangan yang masih tertinggal, tetapi IKAD memastikan tidak ada daerah dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang merata,” pungkas Airlangga.
Peluncuran dashboard tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Maliki, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK M. Ismail Riyadi, serta Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian Erdiriyo.
