(Vibizmedia – Nusa Dua, Bali) Indonesia memaparkan pengalaman dan keberhasilan pengembangan skema pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dalam seminar internasional bertajuk Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026). Forum yang menjadi pembuka International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, Women’s World Banking, dan KfW Development Bank untuk membahas strategi memperluas akses pembiayaan UMKM yang inklusif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar utama penggerak perekonomian nasional. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 56,7 juta UMKM, dengan 96,7% di antaranya merupakan usaha mikro yang memiliki penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.
Untuk memperluas jangkauan pembiayaan, pemerintah mengintegrasikan lima instrumen kredit dalam satu kerangka kebijakan, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang tengah memasuki tahap peluncuran.
Hingga 27 Oktober 2026, akumulasi penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Ferry menekankan bahwa keberhasilan program pembiayaan tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disalurkan, melainkan juga dari ketepatan sasaran penerima dan kemampuan pembiayaan tersebut dalam mendorong perkembangan usaha.
“Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujar Ferry.
Pengalaman pelaksanaan KUR membuktikan bahwa peningkatan akses pembiayaan dapat dilakukan bersamaan dengan penerapan tata kelola yang baik dan pemeliharaan kualitas kredit. Hal tersebut didukung oleh pembagian tanggung jawab yang jelas antarlembaga, pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta mekanisme graduasi yang memungkinkan debitur meningkatkan skala pembiayaan secara bertahap, mulai dari KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, hingga kredit komersial.
Kualitas penyaluran kredit juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) Kredit Program Pemerintah tercatat sebesar 2,13% per 30 September 2026.
Selain memperluas akses, pemerintah berupaya memastikan pembiayaan yang diberikan tetap terjangkau dan berorientasi pada kegiatan produktif. Suku bunga KUR super mikro ditetapkan sebesar 3%, sementara KUR mikro untuk sektor produksi sebesar 6%. Untuk pinjaman dengan plafon hingga Rp100 juta, debitur juga tidak diwajibkan menyediakan agunan tambahan.
Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor produktif. Porsi penyaluran KUR ke sektor ini naik dari 60,7% pada 2025 menjadi 66% pada 2026. Hingga 30 September 2026, program KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru dan membantu sekitar 900 ribu debitur meningkatkan skala usahanya.
Salah satu gambaran keberhasilan program tersebut terlihat dari perjalanan usaha Ratih Paramitasari, pemilik Maha Gema Indonesia di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak pertama kali memperoleh pembiayaan KUR pada 2017, Ratih kemudian mendapatkan pinjaman lanjutan sebesar Rp300 juta dengan bunga 6% untuk membangun gudang baru.
Kini, usahanya telah mempekerjakan 28 warga setempat dan berhasil memasarkan produk tas stik biliar ke berbagai pasar, baik domestik maupun internasional, termasuk Amerika Serikat.
Dalam forum tersebut, sejumlah mitra internasional juga berbagi hasil kajian dan pengalaman dalam mengembangkan sistem pembiayaan inklusif. Studi Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menemukan bahwa 61% penerima manfaat sebelumnya belum pernah memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan.
Bank Dunia turut memaparkan hasil survei terhadap 108 lembaga penjaminan kredit yang tersebar di 74 negara. Sementara itu, KfW Development Bank memperkenalkan pengalaman European Fund for Southeast Europe (EFSE), sebuah skema yang mengombinasikan dukungan pembiayaan dengan bantuan teknis dan pelatihan bagi penerima manfaat.
Berdasarkan Laporan Dampak EFSE 2025, program tersebut telah memfasilitasi penyaluran sub-pinjaman senilai EUR12,6 miliar kepada UMKM dan rumah tangga, sekaligus mendukung terciptanya 2,9 juta lapangan kerja tidak langsung.
Ke depan, pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM melalui integrasi data yang lebih baik serta penguatan sistem pengukuran dampak program. Hingga akhir 2025, Basis Data Tunggal UMKM telah menghimpun informasi sebanyak 30,2 juta UMKM.
Berbagai pengalaman dan pembelajaran dari forum internasional ini diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi Kredit Program Pemerintah. Dengan demikian, semakin banyak pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Seminar internasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 yang didukung sejumlah mitra strategis, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia.
