(Vibizmedia – Jakarta) Penilaian lembaga indeks internasional terhadap pasar modal Indonesia hendaknya menjadi dorongan untuk memperkuat kualitas pasar, terutama dalam aspek transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor. Di sisi lain, investor diharapkan tetap bersikap objektif dalam mengambil keputusan dengan mengacu pada data, kinerja fundamental perusahaan, serta prospek perekonomian nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengingatkan agar investor tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian maupun rekomendasi lembaga indeks internasional dalam menentukan strategi investasinya. Menurutnya, analisis mandiri terhadap emiten menjadi hal penting karena keputusan investasi berkaitan langsung dengan dana yang dimiliki masing-masing investor.
“Karena itu, yang saya sampaikan kepada investor itu adalah tolong hitung sendiri. Pesan saya sebenarnya cuma itu. Siapapun, nanti kalau FTSE Russell, kemudian Bloomberg atau apa mengeluarkan apapun, itu kita perhatikan. Tapi, kita yang tahu emiten-emiten kita. Hitung sendiri. Karena ini uang teman-teman sendiri,” ujar Dradjad dalam Podcast Penjaga Harapan bertajuk “Menggugat Dikte Asing: MSCI Tidak Selalu Benar dan Kedaulatan Ekonomi Nusantara” di Jakarta, Rabu (28/10).
Ia menjelaskan, penilaian dari lembaga indeks global tetap dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam membaca perkembangan pasar modal. Namun, investor perlu melengkapinya dengan kajian terhadap kinerja emiten, valuasi saham, serta kekuatan fundamental ekonomi Indonesia agar keputusan investasi tidak semata-mata dipengaruhi sentimen pasar.
Dradjad juga menegaskan bahwa pembenahan pasar modal nasional harus terus dilakukan melalui penguatan transparansi, tata kelola, dan konsistensi penegakan regulasi. Indonesia dinilai telah memiliki dasar keterbukaan informasi yang perlu dikembangkan lebih lanjut, termasuk transparansi struktur kepemilikan saham. Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan lembaga indeks internasional maupun pelaku pasar guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Selain pembenahan regulasi, penguatan basis investor domestik juga menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pasar modal. Hal ini perlu ditopang oleh ekosistem investasi yang sehat, kepastian hukum, serta penerapan tata kelola yang baik. Dengan demikian, pasar modal dapat semakin optimal dalam menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam diskusi tersebut, Dradjad turut menggarisbawahi pentingnya penyampaian informasi ekonomi yang berlandaskan data dan fakta. Ia menilai persepsi mengenai daya beli masyarakat, misalnya, perlu dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi dan dinamika berbagai sektor ekonomi, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian.
Potensi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah juga dinilai dapat menjadi kekuatan tambahan bagi perekonomian nasional. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara nasional. Dari 38 provinsi, sebanyak 17 provinsi berhasil mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, termasuk tujuh provinsi yang membukukan pertumbuhan lebih dari 6 persen.
Menurut Dradjad, capaian tersebut mencerminkan besarnya potensi sumber pertumbuhan ekonomi di daerah yang masih dapat dikembangkan. Optimalisasi potensi itu membutuhkan dukungan sektor produktif, inovasi, serta iklim investasi yang semakin kondusif.
“Artinya, pesan saya simpel saja, teman-teman. Silahkan anda dengarkan, lihat video medsos, tetapi selalu tolong cek data. Karena at the end of the day, it’s our decision, it’s our money,” tegas Dradjad.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah juga terus mengupayakan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyederhanakan proses usaha serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha, menjaga ketahanan fundamental ekonomi, serta mendorong pemanfaatan potensi pertumbuhan Indonesia secara lebih optimal.
