(Vibizmedia – Jakarta) Pergerakan pasar modal dan fluktuasi nilai tukar rupiah perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi fundamental perekonomian secara komprehensif. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah menilai penguatan transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum menjadi langkah penting untuk mempertahankan kredibilitas pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan perlunya pembenahan mendasar terhadap pasar modal Indonesia dalam rapat kabinet paripurna.
“Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita,” ujar Dradjad dalam diskusi forum Business Talk Kompas TV di Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut Dradjad, reformasi pasar modal harus menyentuh berbagai aspek, terutama keterbukaan informasi dan penguatan tata kelola untuk mencegah praktik manipulasi harga saham atau yang dikenal dengan istilah goreng-gorengan. Pembenahan tersebut diperlukan agar aktivitas perdagangan berlangsung secara sehat, transparan, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor.
Perhatian juga tertuju pada evaluasi penyedia indeks global MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Potensi perubahan status Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market dinilai sebagai perkembangan yang perlu direspons secara serius. Meski demikian, Dradjad menekankan bahwa penilaian terhadap pasar modal Indonesia harus dilakukan secara objektif dengan turut memperhitungkan berbagai langkah reformasi yang sedang dijalankan pemerintah.
Untuk memperkuat keterbukaan pasar, pemerintah mendorong pengungkapan informasi kepemilikan saham secara lebih terperinci, termasuk identitas pemegang saham dengan porsi kepemilikan di atas 1%. Kebijakan transparansi ini diharapkan memudahkan investor memperoleh informasi yang lebih akurat dalam melakukan penilaian sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar modal nasional.
Dradjad juga mengimbau investor ritel agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika menghadapi gejolak pasar. Setiap keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada analisis rasional terhadap kinerja, fundamental, dan prospek perusahaan dalam jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, informasi maupun perubahan penilaian dari lembaga indeks global tidak perlu langsung direspons secara berlebihan.
Selain transparansi, pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperkuat. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis untuk memastikan emiten menjalankan kewajibannya sesuai regulasi serta menindak berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan investor. Pemerintah juga memandang edukasi investasi sebagai hal penting agar masyarakat semakin memahami risiko dan mekanisme pasar modal sebelum menanamkan dananya.
Mengenai perkembangan nilai tukar rupiah, Dradjad mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada pergerakan kurs dalam jangka pendek. Menurutnya, penilaian terhadap kondisi rupiah harus mempertimbangkan berbagai indikator fundamental serta faktor yang memengaruhi perekonomian nasional.
Ia mencontohkan sejumlah prediksi pelemahan rupiah yang pernah mencuat, seperti perkiraan nilai tukar mencapai Rp20.000 per dolar AS pada Oktober 2025 dan Rp25.000 per dolar AS pada semester I 2026, yang pada kenyataannya tidak terealisasi. Hal tersebut menunjukkan pentingnya menyikapi berbagai proyeksi ekonomi secara kritis dengan mempertimbangkan data dan perkembangan aktual.
Dalam menjaga stabilitas eksternal, Indonesia memiliki sejumlah sumber devisa yang potensial untuk terus dikembangkan. Di antaranya adalah sektor pariwisata dan kontribusi pekerja migran Indonesia. Optimalisasi kedua sektor tersebut dapat membantu memperkuat pasokan devisa sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional menghadapi perubahan kondisi global.
Dradjad turut menyoroti perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada transaksi digital. Peralihan pembelian sejumlah kategori barang dari toko konvensional ke platform daring menjadi fenomena yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi aktivitas perdagangan domestik. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi produk nasional untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar digital.
Ia menegaskan bahwa dinamika pasar modal maupun nilai tukar rupiah harus dihadapi melalui pembenahan struktural yang berkelanjutan dan pemahaman ekonomi yang berbasis data. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh sentimen negatif, sementara investor perlu mempertimbangkan berbagai sumber informasi sebelum menentukan langkah investasi.
“Kita juga punya index provider yang lain, index provider yang lain tidak menurunkan status Indonesia. Kalau berpikir rasional begitu, tidak panik, ya tentu tidak akan terlalu goyang,” pungkas Dradjad.
