(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk membangun strategi komunikasi publik yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan pariwisata nasional. Upaya ini dilakukan melalui Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata yang menjadi wadah penyelarasan informasi dan penguatan kolaborasi antarlembaga.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, saat membuka Forum Tematik Bakohumas di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (3/11/2026), menjelaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Indonesia kini semakin menitikberatkan pada kualitas dan keberlanjutan.
Menurutnya, keberhasilan sektor pariwisata tidak lagi hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang berkunjung, tetapi juga dari nilai ekonomi dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai (value creation) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Fadjar.
Ia menambahkan, perubahan orientasi tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai instansi pemerintah agar kebijakan dan program pariwisata dapat dikomunikasikan secara konsisten. Keselarasan informasi menjadi penting sehingga masyarakat memahami arah pembangunan serta target strategis pariwisata nasional.
Sebagai salah satu referensi dalam merumuskan kebijakan ke depan, Kemenpar telah menerbitkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027. Publikasi ini memuat kajian mengenai prospek pariwisata Indonesia melalui analisis data, perkembangan tren, serta pandangan para ahli terkait berbagai faktor yang akan memengaruhi sektor pariwisata pada 2027.
Dokumen tersebut tidak hanya menggambarkan perkembangan pariwisata saat ini, tetapi juga mengidentifikasi peluang, tantangan, dan sejumlah prioritas yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah pengembangan sektor pariwisata nasional.
Kemenpar berharap Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kalangan akademisi, media, hingga masyarakat dalam menyusun kebijakan dan memperkuat kerja sama.
Fadjar juga mendorong insan humas pemerintah untuk memanfaatkan hasil kajian tersebut dalam menyampaikan informasi pariwisata kepada publik secara lebih transparan dan responsif terhadap perkembangan media sosial. Selain itu, kemampuan komunikasi dalam menghadapi situasi krisis perlu diperkuat untuk menjaga citra dan reputasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional.
“Melalui sosialisasi dan pemanfaatan data Outlook ini, insan humas pemerintah diharapkan dapat memperkuat diseminasi informasi yang transparan dan adaptif terhadap perilaku media sosial masyarakat, sekaligus membangun kesiapsiagaan komunikasi krisis demi menjaga reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia,” kata Fadjar.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawati, menilai perkembangan teknologi digital dan konektivitas telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap layanan pariwisata. Wisatawan kini semakin membutuhkan kemudahan transportasi, transaksi digital, serta akses informasi yang cepat dan terbuka. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur digital di berbagai destinasi perlu menjadi perhatian.
Molly juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi melalui media digital dapat meningkatkan risiko krisis reputasi destinasi wisata. Permasalahan terkait kenyamanan pengunjung, tarif layanan, maupun pelestarian lingkungan dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik terhadap pariwisata Indonesia.
“Di sinilah letak peran krusial kita bersama. Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan (trust) dan narasi publik yang solid,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Molly menggarisbawahi tiga prioritas komunikasi yang perlu dijalankan oleh seluruh jajaran humas pemerintah.
Pertama, memperkuat komunikasi pariwisata secara terpadu melalui kolaborasi Bakohumas. Kementerian dan lembaga yang menangani sektor perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, serta pemerintah daerah perlu membangun kesamaan pesan dalam mempromosikan Indonesia sebagai destinasi yang aman, tertib, ramah, dan siap menerima wisatawan mancanegara.
Kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi disinformasi dan berbagai isu yang berpotensi merusak citra pariwisata nasional. Dalam hal ini, humas pemerintah dituntut menyampaikan informasi secara cepat dengan dukungan data yang valid serta mampu merespons sentimen negatif agar kepercayaan dan kepastian bagi wisatawan tetap terjaga.
Ketiga, mengembangkan komunikasi publik yang lebih dekat dengan masyarakat melalui cerita dan pengalaman autentik warga lokal. Molly menilai pendekatan humanis yang mengangkat kehidupan masyarakat setempat dapat membangun keterhubungan emosional dengan publik dan memberikan gambaran lebih nyata mengenai daya tarik suatu destinasi.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kebenaran yang disampaikan secara tulus dan konsisten. Humas pemerintah bukan sekadar penyampai berita, melainkan pembangunan jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakatnya. Tantangan pariwisata 2026–2027 menuntut kita adaptif, kolaboratif, dan melangkah dalam satu irama. Semoga forum tematik Bakohumas hari ini dapat melahirkan gagasan konkret, memperkuat sinergi antarlembaga, serta memberi kontribusi bagi pariwisata Indonesia,” ujar Molly.
Forum Tematik Bakohumas kali ini mengangkat tema “Indonesia Tourism Outlook 2026/2027: Strategi Komunikasi Menjawab Dinamika Sektor Pariwisata” dan dihadiri 110 peserta yang berasal dari jajaran humas berbagai kementerian dan lembaga.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, yang mengulas secara mendalam isi dan proyeksi dalam Indonesia Tourism Outlook 2026/2027. Selain itu, praktisi komunikasi publik Dilla Amran memberikan pemaparan mengenai strategi pengemasan konten komunikasi publik agar lebih efektif dan menarik bagi masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Jemmy Alexander, berharap forum ini dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai kondisi, prospek, serta tren perkembangan pariwisata Indonesia berdasarkan kajian Indonesia Tourism Outlook 2026/2027.
Dengan pemahaman yang sama mengenai arah dan tantangan sektor pariwisata, jajaran humas kementerian dan lembaga diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam menyampaikan pesan publik secara konsisten dan terpadu.
“Melalui pemahaman yang selaras, diharapkan jajaran Humas Kementerian/Lembaga dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun narasi tunggal guna merespons dinamika sektor pariwisata secara terintegrasi,” kata Jemmy.
