(Vibizmedia – Jakarta) Ketergantungan terhadap teknologi yang dikembangkan perusahaan global dapat menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kendali atas infrastruktur dan ekosistem digital nasional. Situasi ini berpotensi menimbulkan vendor lock-in, yaitu kondisi ketika pemerintah maupun perusahaan sulit beralih dari layanan penyedia teknologi tertentu karena terlalu bergantung pada sistem yang digunakan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa mewujudkan kedaulatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) bukan berarti Indonesia harus mengembangkan seluruh teknologi sendiri atau membatasi hubungan dengan negara lain. Hal yang lebih penting adalah memastikan Indonesia memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah pengembangan serta pemanfaatan AI sesuai kepentingan nasional.
“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Nezar dalam acara Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dominasi sejumlah penyedia teknologi global perlu diantisipasi karena dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang. Selain risiko vendor lock-in, Indonesia juga perlu mewaspadai potensi kill switch yang memungkinkan penyedia teknologi membatasi atau menghentikan akses terhadap layanan tertentu.
Oleh karena itu, kerja sama dengan mitra internasional harus dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, dengan tujuan memperkuat kemampuan dan kapasitas teknologi nasional, bukan justru memperbesar ketergantungan.
“Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional,” ungkapnya.
Nezar juga menekankan bahwa kedaulatan AI memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar penguasaan data dan pembangunan pusat data di dalam negeri. Indonesia harus mampu menguasai teknologi yang memproses dan mengolah data tersebut, termasuk memiliki kemampuan untuk mengembangkan model AI secara mandiri.
Menurutnya, penyimpanan data di wilayah Indonesia belum sepenuhnya menjamin kedaulatan apabila teknologi kecerdasan yang digunakan untuk mengolahnya masih berada di bawah kendali pihak asing.
“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,” jelas Nezar.
Selain penguasaan infrastruktur dan perlindungan data, penguatan riset serta inovasi teknologi juga menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian AI nasional.
Nezar mendorong perusahaan teknologi dalam negeri untuk meningkatkan investasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Dengan demikian, perusahaan nasional tidak hanya berperan sebagai distributor atau pengguna produk teknologi asing, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan menciptakan nilai tambah melalui pengembangan teknologi sendiri.
“Kalau R&D kita lemah, kita enggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita enggak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa penguatan kedaulatan AI harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan teknologi tingkat lanjut. Beberapa aspek yang perlu diperkuat meliputi kapasitas komputasi, ketersediaan energi, jaringan konektivitas, serta partisipasi Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global.
Nezar optimistis Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mempercepat pengembangan teknologi AI nasional. Besarnya pasar digital dan dukungan bonus demografi dapat menjadi kekuatan strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perkembangan teknologi global.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pencapaian visi Indonesia Digital 2045, yaitu membangun ekosistem teknologi nasional yang inklusif, berdaya, dan berdaulat.
“Dengan dukungan pasar digital yang besar dan bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional menuju visi Indonesia Digital 2045, yakni membangun teknologi Indonesia yang inklusif, berdaya, dan berdaulat,” pungkasnya.
