(Vibizmedia-Nasional) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar data rekam medis dan informasi perbankan masyarakat tidak diwajibkan masuk ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Kependudukan (Adminduk) bersama Komisi II DPR RI.
Tito menilai, pemanfaatan data dari kementerian dan lembaga untuk memperbarui data kependudukan memang diperlukan. Namun, pengaturannya harus memiliki batasan yang jelas agar tidak memperluas kewenangan pengelolaan data di luar tujuan administrasi kependudukan.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, data balikan dari kementerian, lembaga, maupun pengguna data merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga akurasi dan memperbarui data kependudukan. Salah satu contohnya adalah data hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian dikembalikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Pemerintah memandang data balikan sebagai instrumen penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Data diberikan, diverifikasi misalnya oleh KPU, dikembalikan lagi kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu salah satu contoh data balikan,” kata Tito.
Meski demikian, pemerintah meminta agar ketentuan mengenai data balikan dalam RUU Adminduk dirumuskan secara hati-hati.
“Namun, pengaturannya perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan perluasan kewenangan atau kewajiban yang melampaui tujuan pembentukannya,” sambungnya.
Pemerintah mengusulkan agar data balikan didefinisikan sebagai data tertentu yang dihasilkan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya, kemudian disampaikan kepada penyelenggara untuk kepentingan pemutakhiran dan pemanfaatan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan rumusan tersebut, Tito berharap terdapat batasan yang lebih tegas mengenai sumber data, tujuan penggunaan, serta ruang lingkup informasi yang dapat disampaikan kepada penyelenggara administrasi kependudukan.
Ia menegaskan, data sektoral yang secara prinsip berada dalam penguasaan instansi atau lembaga asal tidak serta-merta harus disimpan sebagai data balikan dalam SIAK.
Tito mencontohkan rekam medis yang termasuk data pribadi bersifat spesifik dan telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Karena itu, informasi medis masyarakat dinilai tidak tepat apabila diwajibkan menjadi bagian dari data balikan umum dalam sistem administrasi kependudukan.
“Sebagai contoh, rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak tepat apabila diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem di Dukcapil,” ujarnya.
Hal serupa berlaku untuk informasi perbankan. Menurut Tito, data perbankan harus tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan perbankan sehingga tidak dapat secara otomatis diwajibkan masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan.
“Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada,” imbuh Tito.
Melalui usulan tersebut, pemerintah ingin memastikan penguatan sistem administrasi kependudukan tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi sektoral masyarakat.









