Pemerintah Perkuat Daya Saing 181 Kawasan Industri, Dorong Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

0
157
Kawasan Industri Terpadu Batang
Kawasan Industri Terpadu Batang. FOTO: PUPR

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah terus memperkuat daya saing kawasan industri sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Hingga Juli 2026, Indonesia tercatat memiliki 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110 ribu hektare. Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 12 ribu perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, serta membukukan akumulasi investasi mencapai Rp6.750 triliun.

Besarnya kontribusi tersebut mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengoptimalkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat iklim investasi, meningkatkan aktivitas manufaktur, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengatakan pengembangan kawasan industri perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, aktivitas industri dapat lebih dekat dengan sumber bahan baku, rantai pasok semakin efisien, dan biaya logistik dapat ditekan.

Upaya tersebut dinilai semakin strategis di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, ketika industri pengolahan nonmigas nasional masih mampu menunjukkan kinerja positif.

“Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Tri di Jakarta, Minggu (15/11).

Kinerja tersebut juga tercermin dari pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang mencapai 5,88 persen pada triwulan III 2026. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Pada periode yang sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas tercatat mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan investasi hampir Rp200 triliun.

Capaian ini mempertegas posisi industri manufaktur sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, pemerintah menilai penguatan kawasan industri tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan investasi. Optimalisasi fasilitas dan kemudahan berusaha juga perlu menjadi perhatian agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efisien dan kompetitif.

Salah satu dukungan yang telah disediakan pemerintah adalah fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016. Namun, pemanfaatannya dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman kebijakan, informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas, serta mekanisme pengajuan insentif.

Menurut Tri, optimalisasi fasilitas tersebut membutuhkan kesamaan pemahaman dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Untuk itu, Kemenperin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pengelola 181 kawasan industri eksisting, 42 pengelola kawasan industri Program Strategis Nasional (PSN), serta perwakilan dinas perindustrian dari berbagai daerah.

Forum tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas berbagai aspek terkait fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, mulai dari kebijakan perpajakan, dukungan pemerintah daerah, hingga kebutuhan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.

Melalui koordinasi ini, pemerintah berharap pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia dapat semakin optimal, sekaligus membuka peluang perumusan skema insentif baru yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri.

Tri menegaskan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk memperkuat daya saing kawasan industri nasional.

“Kami berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan pemahaman bersama mengenai fasilitas dan kemudahan di kawasan industri, termasuk kendala dalam pemanfaatannya. Selain itu, forum ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan,” pungkasnya.