(Vibizmedia-Nasional) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara. Namun, Kadin meminta pemerintah segera memperjelas mekanisme perhitungan porsi tersebut agar kebijakan tidak justru membebani perusahaan tambang dan menghambat investasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Keanggotaan, Widiyanto Saputro, menilai arahan Prabowo sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta agenda hilirisasi nasional. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Kadin juga mendukung langkah pemerintah menertibkan kebocoran di sektor pertambangan, termasuk melalui kebijakan ekspor satu pintu. Widiyanto menilai kebocoran penerimaan negara dari ekspor komoditas masih berpotensi besar sehingga perlu ditangani untuk mengoptimalkan pendapatan negara.
Meski demikian, Widiyanto menyoroti satu persoalan mendasar yang harus segera dijawab pemerintah, yakni 70% hasil tambang yang dimaksud dihitung berdasarkan apa?
Menurutnya, terdapat tiga kemungkinan basis perhitungan dengan konsekuensi ekonomi yang berbeda.
Pertama, jika 70% dihitung dari pendapatan kotor (gross revenue), kebijakan tersebut dinilai sulit diterapkan. Sebab, secara matematis, sebagian besar perusahaan tambang berpotensi mengalami kerugian hingga menghentikan operasionalnya.
Kedua, jika dihitung dari laba sebelum pajak, porsi 70% akan menjadi beban yang sangat berat bagi perusahaan. Meski begitu, skema tersebut masih memungkinkan untuk didiskusikan, khususnya pada komoditas dengan tingkat keuntungan atau margin yang tinggi.
Ketiga, jika 70% dihitung sebagai total porsi penerimaan negara dari laba bersih, Widiyanto menilai skema ini paling realistis. Perhitungannya dapat mencakup royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh dividen, pajak daerah, hingga dividen atau hasil divestasi saham.
“Kami mengusulkan penyempurnaan desain kebijakan, agar sejalan dengan arah kebijakan yang telah disampaikan presiden. Pertanyaan teknis yang harus diterjemahkan segera: 70% dari apa? Ini merupakan kunci pentingnya. Angka 70 persen dapat memiliki tiga makna dengan konsekuensi yang sangat berbeda,” kata Widiyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (17/11/2026).
Karena itu, Kadin menyarankan pemerintah segera mempublikasikan besaran kontribusi negara dari sektor pertambangan untuk setiap komoditas. Widiyanto meyakini porsi penerimaan negara saat ini sudah cukup besar, terlebih setelah adanya kenaikan tarif royalti pada 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan baru terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan. Ia meminta agar minimal 70% hasil tambang dapat dinikmati negara. Bahkan, pemerintah dimungkinkan untuk menguasai saham perusahaan tambang di Tanah Air.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menjelaskan, investor tetap diperbolehkan masuk untuk menyediakan modal dan melakukan investasi. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
“Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi dan sumber daya alam merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia bertekad memperbaiki sistem ekonomi nasional yang dinilainya selama ini telah menyimpang dari amanat konstitusi.
“Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Kepala Negara juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam selama bertahun-tahun yang dinilainya lebih banyak menguntungkan investor asing. Menurutnya, berbagai kemudahan perizinan telah diberikan, tetapi keuntungan yang diperoleh justru banyak dibawa keluar negeri.
“Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, ‘Saya Warga Negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” kata Prabowo.









