Polri Akan Luncurkan Blue Policing, Fokus Lindungi Ekosistem Laut dan Sejahterakan Masyarakat Pesisir

0
96
Blue Policing
Blue Policing. DOK: POLRI

(Vibizmedia-Nasional) Polri akan meluncurkan program Blue Policing secara resmi pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Blue Policing mengusung pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.

Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pitoyo menjelaskan, Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam memperkuat upaya pencegahan, kemitraan dengan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.

Implementasinya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.

“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.

Menurut Pitoyo, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah perairan.

Sejumlah persoalan yang menjadi sasaran program ini antara lain kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, serta gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.

Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau akan menjadi lokasi penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, serta Bali untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.

Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur berdasarkan jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.