Penetapan UMP 2027 Dikebut! Gubernur Diminta Tuntaskan Sebelum 21 November

0
35
Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. FOTO: KEMENDAGRI

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah daerah diminta bergerak cepat menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Seluruh gubernur ditargetkan merampungkan penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 21 November 2026, sementara penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) diberi tenggat hingga 26 November 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mengawal proses tersebut agar berjalan tepat waktu dan tidak menimbulkan gejolak antara pekerja dan pengusaha.

Hal itu disampaikan Tito saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum melalui pembahasan bersama Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.

“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November,” kata Tito.

Untuk mengejar tenggat tersebut, Tito meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja di masing-masing daerah agar segera berkomunikasi dengan Dewan Pengupahan, serikat pekerja, serta perwakilan pengusaha.

Menurutnya, komunikasi dan mediasi menjadi kunci untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

“Saya kemarin menganjurkan untuk menuju tanggal 21 itu provinsi, ya ditugaskanlah kepala dinas tenaga kerja, segera komunikasi dengan Dewan Pengupahan, buruh, dan Kadin, Apindo di daerahnya sehingga bisa bertemu solusi yang terbaik untuk tiap daerah,” ujarnya.

Sementara itu, penetapan upah minimum tingkat kabupaten/kota diberikan tenggat hingga 26 November 2026. Apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal, pemerintah provinsi dapat mengambil alih penyelesaiannya.

“Kalau nanti ada kabupaten/kota yang tidak mampu menyelesaikan, dapat diambil alih oleh provinsi untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Tito berharap seluruh pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha agar penetapan upah minimum berlangsung kondusif.

Ia menekankan pentingnya mengedepankan musyawarah dan mediasi untuk menemukan besaran upah yang tepat sesuai kondisi masing-masing daerah.

“Kita berharap semua daerah bisa melakukan mediasi, bertemu, dialog, ketemu angka yang tepat, dan setelah itu situasi landai, berjalan lagi, kita bekerja semua,” imbuhnya.