(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat kemitraan dengan investor dan pelaku industri untuk mempercepat pelaksanaan agenda transisi energi di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi membangun perekonomian berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menarik investasi dan mendorong pemanfaatan teknologi energi bersih, termasuk melalui kerja sama dengan mitra dari Eropa.
Upaya percepatan tersebut mencakup pemetaan proyek-proyek potensial, peningkatan sinergi investasi dan teknologi, hingga mendorong realisasi proyek agar peluang di sektor energi bersih dapat segera diwujudkan dalam bentuk investasi konkret.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan bahwa kerja sama transisi energi harus menghasilkan langkah nyata, bukan berhenti pada kesepakatan, komitmen, maupun penetapan target.
“Saya ingin menyampaikan pesan yang sederhana tapi penting, bahwa kerja sama dalam transisi energi perlu diwujudkan lebih dari sekadar komitmen dan target. Fokus kita saat ini adalah mendorong agar berbagai ambisi tersebut dapat direalisasikan melalui proyek-proyek yang memenuhi kelayakan pembiayaan, investasi nyata, serta capaian yang terukur,” ujar Dradjad saat memberikan sambutan sebagai Guest of Honor dalam acara EuroCham Energy Dinner 2026 di Jakarta, Selasa (17/11).
Dalam forum tersebut, Dradjad mendorong EuroCham Energy Working Group beserta para anggotanya untuk mengambil tiga langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan proyek transisi energi di Indonesia.
Langkah pertama adalah melakukan pemetaan dan menentukan prioritas proyek yang memiliki potensi besar, terutama di sektor energi terbarukan, bahan bakar nabati, hidrogen, serta pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy.
Kedua, memperkuat kemitraan antara investor dan penyedia teknologi dari Eropa dengan PT PLN (Persero), Danantara, pengembang proyek, serta sektor industri yang berpotensi menjadi pengguna energi. Sinergi ini diharapkan dapat menghubungkan ketersediaan modal dan teknologi dengan kebutuhan serta peluang pengembangan proyek di dalam negeri.
Adapun langkah ketiga adalah mempercepat pelaksanaan proyek melalui pembagian tanggung jawab atau kepemilikan proyek yang jelas, disertai penyusunan rencana aksi selama 90 hari. Dengan demikian, berbagai peluang investasi yang telah diidentifikasi dapat segera ditindaklanjuti menjadi proyek yang siap direalisasikan.
Dari sisi perencanaan, Indonesia telah memiliki peta jalan pengembangan sektor ketenagalistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dokumen tersebut menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), yang mencakup 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW fasilitas penyimpanan energi.
Realisasi rencana tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp2.133,7 triliun. Selain memperkuat pasokan energi bersih, pengembangan ini juga berpotensi membuka lebih dari 1,7 juta kesempatan kerja, termasuk sekitar 760 ribu pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs.
Pemanfaatan energi surya turut menjadi prioritas dalam transformasi energi nasional. Pada 25 Agustus 2026, pemerintah telah meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan dikembangkan dalam kurun waktu tiga tahun.
Pada tahap awal, program tersebut mencakup 14 proyek yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp.
Pemerintah juga mengembangkan program de-dieselisasi di 741 lokasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Program ini membutuhkan pembangunan PLTS dengan kapasitas sekitar 3,21 GWp serta sistem penyimpanan energi sebesar 9,03 gigawatt hour (GWh).
Berbagai inisiatif tersebut membuka ruang investasi yang luas bagi investor, pengembang proyek, dan penyedia teknologi untuk berpartisipasi dalam percepatan transformasi energi Indonesia.
Meski demikian, Dradjad mengingatkan bahwa peluang investasi perlu didukung kesiapan proyek yang memadai agar dapat diwujudkan menjadi fasilitas energi yang beroperasi. Sejumlah faktor penting yang harus dipastikan meliputi kepastian regulasi, ketersediaan lahan, kesiapan jaringan kelistrikan, skema pembiayaan, penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang realistis, serta proses perizinan yang lebih efisien.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme debottlenecking atau penyelesaian hambatan untuk mengatasi berbagai kendala yang berpotensi memperlambat pelaksanaan proyek transisi energi.
Di sisi lain, kemitraan Indonesia dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai memiliki nilai strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan dan ketidakpastian ekonomi global.
Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperluas hubungan ekonomi dan investasi kedua pihak, termasuk membuka kesempatan kolaborasi dalam pengembangan teknologi serta proyek-proyek energi bersih.
“Energi yang andal, terjangkau, dan bersih bukan sekadar tujuan lingkungan, melainkan juga kebutuhan ekonomi,” pungkas Dradjad.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Ariuly Hutahayan; serta Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina.
Hadir pula Board Member of EuroCham Donald Situmorang, Direktur Eksekutif EuroCham Indonesia Edison Bako, dan Head of Energy Working Group EuroCham Thomas Wagner.









