KKP Jajaki Pengembangan Proyek Karbon Biru di Lombok Timur dan Jawa

0
26
Foto: KKP
(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperluas kolaborasi dalam pengembangan potensi karbon biru nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menandatangani Pernyataan Bersama (Joint Statement) dengan sejumlah mitra dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong lahirnya proyek karbon biru yang memiliki integritas, dapat diukur, serta mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pengembangan karbon biru merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim di tingkat global.

Indonesia memiliki sumber daya ekosistem karbon biru yang potensial, terutama kawasan mangrove dan padang lamun. Potensi tersebut perlu dikelola dengan tata kelola yang baik, berlandaskan kajian ilmiah, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon biru yang besar, khususnya mangrove dan padang lamun, sehingga perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat, berbasis sains, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam agenda COP31 di Turkiye, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mewakili kementerian menandatangani Pernyataan Bersama dengan Direktur Utama PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon) Rio Fafen Ciptaswara dan CEO Apolownia Theo Derache.

Dokumen tersebut berkaitan dengan penerimaan dokumen dan informasi awal mengenai usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa. Rencana yang diajukan kedua perusahaan mencakup kegiatan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove serta padang lamun dengan menerapkan pendekatan solusi berbasis alam (nature-based solutions).

Penandatanganan ini menjadi tahap awal dalam proses pengembangan proyek sekaligus bagian dari upaya membangun model pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan.

Setelah menerima usulan tersebut, KKP akan melanjutkan proses dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi langsung di lapangan. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan tugas, kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila masih terdapat dokumen yang belum lengkap atau informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pihak pengusul akan diminta melakukan perbaikan dan memberikan klarifikasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menekankan bahwa penandatanganan Pernyataan Bersama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan maupun pengesahan proyek karbon biru yang diusulkan.

Menurutnya, dokumen itu hanya menjadi bukti penerimaan berkas dan informasi awal untuk proses penyiapan usulan proyek. Dengan demikian, penandatanganan tersebut tidak sekaligus menetapkan lokasi proyek secara definitif, memberikan hak karbon, ataupun memberikan hak eksklusif dan prioritas kepada pihak pengusul.

Setiap rencana proyek tetap harus melalui seluruh tahapan evaluasi dan memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Selain aspek legalitas dan kelestarian lingkungan, pemerintah juga menempatkan perlindungan serta kepentingan masyarakat pesisir sebagai bagian utama dalam pengembangan karbon biru. Regulasi terbaru mengharuskan setiap proyek menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism).

Irwan menegaskan bahwa pengembangan ekonomi karbon dari ekosistem pesisir harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi pelaksana proyek.

“Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru,” tegas Irwan.