Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Mendorong Iklim Investasi di Indonesia

0
759
Presiden Joko Widodo saat Bertemu Dengan Masyarakat Indonesia di Korea Selatan. FOTO : SETPRES/INTAN

(Vibizmedia – Nasional) Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan menghadiri pertemuan bisnis dengan agenda one-on-one business meeting bertemu dengan pengusaha Korea Selatan diantaranya Chairman Lotte Group dan Chairman POSCO.

Ada sebanyak 7 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya mengenai kemaritiman, industri kreatif, anti korupsi, restorasi hutan gambut, teknologi pertahanan, kawasan ekonomi khusus, penelitian pengembangan energi dan mineral untuk energi bersih.

Sore harinya, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Park Geun-hye di Istana Kepresidenan Cheong Wa Dae. Dalam pertemuan dengan para pengusaha Korea, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa saat ini, pemerintah terus mengupayakan kestabilan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Saat ini, Indonesia memiliki perekonomian yang stabil dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I-2016 mencapai 4,92%. Sekalipun angka pertumbuhan tersebut masih meleset dari harapan pemerintah yaitu sebesar 5,1%.

Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus meluncurkan program pembangunan infrastruktur bahkan menjadi terbesar dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Sampai dengan tahun 2019 mendatang, pemerintah menargetkan pembangunan listrik 35 ribu MW, 163 pelabuhan baru, 621 mil jalan tol baru, 2024 mil rel kereta baru, sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan dan pembangunan 49 bendungan untuk mendukung sistem irigasi tersebut, ungkap Presiden Joko Widodo di Korea Selatan, Minggu (15/5).

Selain itu, untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan yang mencakup port clearance (ijin berlayar) yang lebih cepat, biaya listrik yang lebih rendah untuk industri, penerbitan daftar negatif investasi dan reformasi lainnya.

Upaya ini dilakukan Presiden untuk memberikan keyakinan kepada pengusaha Korea Selatan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga iklim investasi menjadi lebih baik.

Journalist  : Parnie
Editor       : Mark Sinambela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here