(Vibizmedia – Nasional) 5 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, hari ini laporan hasil pemeriksaan keuangan 38 Kementerian/Lembaga tersebut di serahkan kepada perwakilan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo bersama Kepala Biro Perencanaan Keuangan Amperawan di Auditorium Kantor BPK, Jakarta.
BPK memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2014 sebagai berikut : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 23 Kementerian/Lembaga (K/L), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 8 K/L, Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) kepada 7 K/L.
Tujuh K/L tersebut adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI, Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial.
Sesuai dengan janji Presiden Jokowi saat menerima hasil laporan pemeriksaan pada 5 Juni lalu di Istana Bogor, maka pemerintah akan menindaklanjuti laporan pemeriksaan yang telah berjalan dengan baik, tepat waktu, teliti dan akuntabel dari BPK dengan semaksimal mungkin, ungkap Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat menerima laporan.
Dengan predikat laporan keuangan TMP merupakan rapor merah bagi 7 K/L, presiden sebelumnya telah memerintahkan agar segera memperbaiki laporan keuangannya dan memaksimalkan fungsi pengawasan internal dimasing K/L supaya lebih jelas dan transparan.
Dari hasil laporan tersebut, Jokowi memerintahkan kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga tersebut untuk memperbaiki tata kelola keuangan terbuka dan transparan serta dapat mempertanggungjawabkan uang rakyat sebaik-baiknya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
Pic : Antara
