Presiden Tegaskan Tidak Boleh Ada Lagi Proyek Mangkrak Karena Perijinan

(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh lagi ada proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan lahan.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pola kerjasama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan oleh rakyat Indonesia, ungkapnya saat meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di pantai Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat kemarin (28/8).

Secara lintas sektoral, untuk mempersiapkan kebutuhan listrik pada tahun 2019 mendatang yang diperkirakan akan mengalami krisis listrik, pemerintah terus bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik.

Dengan menggandeng perusahaan swasta PT Bhimasena Power Indonesia, Pemerintah melanjutkan proyek pembangunan yang akan mengalirkan listrik untuk pulau Jawa dan Bali, salah satu wujud nyatanya adalah PLTU Batang berkapasitas 2×1000 MW bernilai USD 4 miliar yang sebelumnya sempat tertunda selama 4 tahun.

Dalam 5 tahun kedepan, pemerintah menargetkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional sebesar 97% dan tahun 2020 mencapai 99% dari jumlah rumah tangga di Indonesia karenanya pemerintah menargetkan tahun 2019 nanti penambahan kapasitas pembangkit mencapai 35 ribu MW, ungkap Teten Masduki, Jumat kemarin (28/8).