(Vibizmedia – Nasional) ASEAN +3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang terdiri dari negara ASEAN, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan bidang keuangan menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia di bidang infrastruktur.
Kepala Pusat Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono sampaikan bahwa keterbatasan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
Hadi sampaikan bahwa pihaknya memiliki tekad untuk memenuhi outcome prioritas dari program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, ungkapnya Senin (17/10).
Salah satu kerja sama yang akan dilakukan adalah kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) dengan skema Public Private Partnership (PPP) dengan menggunakan Viability Gap Funding (VGF).
Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR periode 2015 – 2019 total kebutuhan Kementerian PUPR mencapai Rp 931,5 triliun, sampai dengan saat ini APBN yang diterima oleh Kementerian PUPR periode 2015-2017 sebesar Rp 320,8 triliun. Gap pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 610,7 triliun.
Seperti diketahui, AMRO merupakan badan yang dibentuk dari implementasi inisiatif forum kerjasama ASEAN +3 (ASEAN, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan) Macroeconomic Research Office untuk bidang keuangan. AMRO juga berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivasi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) sebagai bentuk fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di tingkat kawasan Asia Pasifik
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
