(Vibizmedia – Nasional) Sebagai langkah mengawal tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah terus berupaya mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang berwawasan lingkungan dalam segenap kebijakan pemerintah dan pembangunannya.
Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut telah dimulai sejak tahun lalu dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-1019. Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik berkelanjutan sudah terkandung dalam RPJM 2015-2019 yang sejalan dengan Sustainable Develpment Goals (SDG), ungkapnya, Selasa (25/10).
Pertemuan ini dihadiri 115 peserta dari 48 Supreme Audit Institution (SAI), Australian National University dan empat lembaga internasional dibawah naungan PBB yaitu United Nations Enviroment Programme (UNEP), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) dan Convention on Biological Diversity (CBD).
Dari RPJM tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum yang menjadi panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka hukum tersebut di antaranya telah dapat dilihat implementasinya pada sejumlah upaya seperti pemberantasan pencurian ikan di lautan Indonesia.
Selain itu, untuk menjaga bio-diversitas laut, praktik illegal fishing kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi. Begitu juga komoditas alam kami, seperti batu bara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan, ungkapnya.
Untuk itu Presiden mengungkapkan bahwa dirinya sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan sekalipun kondisi masing-masing setiap negara tidaklah sama.
Diperlukan solusi yang secara spesifik dalam upaya pembangunan berkelanjutan tersebut dengan menyesuaikan diri berdasarkan keadaan suatu negara seperti kondisi, budaya dan perspektif lokal. Presiden berharap melalui pertemuan tersebut, dirinya mendorong agar institusi atau kelompok kerja audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) se-dunia dapat berperan aktif, ungkapnya.
Setelah disepakati oleh perwakilan dari 193 negara pada September 2015 lalu, SDG memiliki 17 tujuan global yang hendak dicapai, yaitu :
- Mengentaskan kemiskinan
- Mencapai ketahanan pangan
- Menjamin kesehatan dan kesejahteraan
- Menjamin pendidikan yang berkualitas
- Mencapai kesetaraan gender
- Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi
- Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau
- Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan
- Mendorong industri, inovasi, dan infrastruktur
- Mengurangi kesenjangan
- Keberlanjutan kota dan komunitas
- Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Bertindak terhadap perubahan iklim
- Melestarikan kehidupan bawah laut
- Melindungi kehidupan di darat
- Membangun institusi peradilan yang kuat
- Bekerja sama untuk mencapai tujuan
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
