(Vibizmedia – Nasional) Banyaknya langkah perizinan yang dipangkas, masih memerlukan banyak hal yang harus dibenahi. Pemerintah komitmen untuk terus melakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti sebagai langkah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.
Dengan dilakukannya penyederhanaan birokrasi di sektor properti dari 33 izin menjadi hanya 11 izin sekarang, dari 900 hari menjadi hanya 40 hari kurang lebih, deregulasi perizinan masih perlu terus dilakukan dan diperbaiki, ungkap Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (29/11).
Presiden menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah.
Presiden tegaskan, rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya, ungkapnya.
Meski pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan langkah-langkah perizinan dan upaya-upaya lainnya, disadari bahwa dalam realisasinya di lapangan masih ditemukan adanya kendala.
Karenanya, dirinya berkomitmen untuk selalu membenahi segala kekurangan yang ada sembari berharap adanya masukan dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi secara bersama-sama.
Saya tahu bahwa di lapangan masih ada kendala, baik yang berupa perizinan tata ruang dan lain-lain. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi sekali lagi, ini akan terus kita perbaiki, kita benahi.
Saya terima laporan dari berbagai pihak. Bahkan saya juga cari tahu sendiri kondisi nyata di lapangan. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada masalah di lapangan, tolong langsung dilaporkan dan bersama-sama kita carikan solusinya apalagi kalau itu menyangkut masalah rumah MBR, ungkapnya.
Dirinya sempat mengungkapkan bahwa belakangan yang seringkali ditanyakan kepada dirinya oleh dunia usaha bukanlah permasalahan ekonomi. Banyak kalangan usaha yang justru menanyakan kepada presiden soal kondisi politik yang sedang hangat. Meski demikian, presiden memastikan bahwa tensi politik yang menghangat tersebut merupakan hal yang biasa jelang tiap Pilkada.
Bukan apa-apa, saya kira wajar dan ini setiap saat menjelang atau dalam kurun kampanye Pilkada ya selalu seperti ini. Bukan hanya saat ini saja, tetapi memang sekarang ini agak istimewa, terutama Pilgub di Jakarta. Meskipun sebetulnya pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota itu ada di 101 provinsi, kabupaten dan kota, jelasnya.
Presiden mendorong agar seluruh anggota REI, untuk kembali bekerja, fokus menjalankan program pembangunan untuk masyarakat dan memastikan setiap rakyat Indonesia nantinya memiliki tempat tinggal yang layak, terangnya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
