(Vibizmedia – Nasional) Setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Oktober 2016 lalu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun.
Berdasarkan angka tersebut, jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan Presiden kepada 87 Kementerian/Lembaga sebanyak 20.646 DIPA senilai Rp 763,6 triliun atau sebesar 36,7% dari total belanja negara.
DIPA untuk transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 sebesar Rp 764,9 triliun atau sebesar 36,7% dari total belanja negara sedangkan untuk bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 522 triliun atau sebesar 26,5%.
Dana alokasi umum dan dana desa pada tahun APBN 2017 mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa, ungkap Presiden Joko Widodo, Rabu (7/12).
Seiring dengan kenaikan alokasi dana tersebut, Presiden Joko Widodo menghimbau para pemerintah daerah untuk terus berupaya dalam menghilangkan berbagai hambatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, Presiden mengungkap bahwa masih banyak keluhan-keluhan terkait kemudahan berusaha di daerah.
Saya titip juga, untuk melanjutkan terus upaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat kemudahan berusaha, terutama di daerah. Ini keluhan di daerah masih banyak. Di pusat masih ada beberapa, tapi di daerah masih banyak. Di BKPM Bapak/Ibu bisa cek sekarang yang dulu 6-8 bulan sekarang hanya 3 jam. Itu untuk 8 izin. Saya kira daerah juga harus melakukan hal yang sama, terang Presiden.
Selain itu, kepada seluruh jajarannya Presiden juga sekali lagi mengingatkan bahwa pemerintah harus dapat berjalan bersama-sama dengan sektor swasta. Menurut Presiden, kehadiran swasta amat diperlukan utamanya untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah.
Saya mengingatkan bahwa peran APBN terhadap PDB tidak lebih dari 20 persen. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk ikut menggerakkan roda perekonomian nasional maupun daerah. Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi, jelasnya.
Presiden kembali menegaskan agar penggunaan dana APBN tidak disalahgunakan, dirinya menyerahkan pencegahan dan penindakan kepada mekanisme yang telah berlaku. Dihadapan Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah, dirinya berpesan agar APBN tidak dikorupsi satu rupiah pun, tegasnya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
