Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Hutan, Pemerintah Wujudkan Hutan Sosial Seluas 12,7 Juta Hektar

(Vibizmedia – Nasional) Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode 2015-2019 akan mewujudkan Hutan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar.

Terkait perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara memiliki skema hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan, sedangkan untuk hak kepemilikan lahan tanah dimiliki rakyat, petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan).

Berdasarkan data dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, proyeksi Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah mencapai 1,6 juta hektar.

Adapun Presiden Jokowi telah menyerahkan pada Selasa (20/12) 1885 hektar untuk usaha izin Usaha Hutan Kemasyarakatan dengan pemegang izin 183 Kepala Keluarga (KK). Hutan desa 7685 hektar dengan pemegang izin 1455 KK. Hutan Tanaman Rakyat 510 hektar dengan pemegang izin 354 KK, dan izin Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sampit seluas 1542 hektar.

Penyerahan ini dilakukan, untuk menciptakan agar lahan hutan menjadi produktif, pemerintah melakukan pemanfaatan kawasan hutan sebagai area penanaman, perhutanan sosial yang juga akan dikolaborasikan dengan industri pengolahan sumber daya hutan agar produk yang dihasilkan petani dapat berorientasi ekspor, ungkap Presiden Jokowi, Selasa (20/12).

Saat menyerahkan perizinan penggunaan hutan sosial di Pabrik Barecore PT Nagabhuana Aneka Piranti – Unit VI, Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa model perhutanan sosial ini dapat menjadi contoh, dan mengembalikan kembali kejayaan industri kehutanan dengan basis hutan tanaman rakyat.

Lebih lanjut, Presiden meminta setelah penyerahan izin ini, untuk segera dibangun pabrik pengolahan kayu lapis yang nantinya akan membeli kayu hasil tanam masyarakat. Nanti pabriknya beli wajar tapi masyarakat sama menjualnya juga dengan harga wajar jangan minta harga tinggi. Saya harapkan akan menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Pulau Pisang, terang Presiden.

Berdasarkan data yang dimiliki Presiden ada 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang 70% nya menggantungkan hidup dari sumberdaya hutan. Bahkan masih ada 10,2 juta penduduk kita yang belum sejahtera di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumberdaya hutan, jelasnya.

Masyarakat diharapkan benar-benar memanfaatkan lahan yang sudah diberikan izinnya untuk dikelola.