(Vibizmedia – Nasional) Isu yang berkembang mengenai masuknya puluhan juta pekerja Tiongkok yang masuk menyerbu Indonesia, terhadap isu yang beredar tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar.
Sebanyak sepuluh bahkan dua puluh juta tersebut bukanlah jumlah pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia melainkan jumlah wisatawan dari Tiongkok yang diharapkan akan datang berkunjung ke Indonesia, ungkap Presiden Joko Widodo usai acara Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang Internasional Industrial City (KIIC), Karawang, Jumat (23/12).
Indonesia sendiri memang belakangan ini sedang gencar-gencarnya membidik pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tidak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
Menilik ke belakang, langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Presiden ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Saat itu Presiden Joko Widodo di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia.
Perlu diakui Presiden bukanlah hal yang mudah. Sebab, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Presiden juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja, jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat mempertanyakan mengenai hitungan sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan data resmi pemerintah, tenaga kerja dari Tiongkok sampai dengan saat ini hanya berada pada angka 21 ribu orang.
Presiden tegaskan jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka welcome dan biasa-biasa saja, terangnya.
Isu tersebut berdasarkan logika tidak mungkin tenaga kerja dari luar, sebagai contoh dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya, jelas Presiden.
Sedangkan isu masuknya tenaga kerja ilegal yang disinyalir menggunakan kebijakan bebas visa. Presiden sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan untuk kepentingan pekerjaan. Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak, terang Presiden.
Untuk diketahui, industri pariwisata nasional saat ini tumbuh cukup baik. Sepanjang bulan Juli lalu misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan sepanjang sejarah pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan tersebut mencapai 1,03 juta kunjungan.
Jumlah tersebut naik 17,68% dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya berada pada angka 877.584 kunjungan. Bahkan, jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni lalu, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebesar 20,42%.
Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Presiden meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
