(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah mengatur kembali, penempatan gelar pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukan hanya pada wilayah terluar dan terdepan, tetapi juga wilayah-wilayah yang sangat potensial tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi nasional.
Dalam rapat terbatas mengenai sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan di Kantor Presiden, Kamis (12/1), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sebagai negara kepulauan yang memiliki geografis yang luas, penempatan gelar pasukan harus disesuaikan yaitu titik paling utara sebelah timur, titik utara sebelah barat dan titik selatan bagian timur.
Permintaan presiden tersebut agar gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris.
Presiden Jokowi sampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir, pemerintah fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia.
Tujuannya adalah agar pembangunan dilakukan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antar wilayah, terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia, terang Presiden Jokowi saat rapat terbatas tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Kamis (12/1).
Presiden meyakini, dengan pemerataan pembangunan antar wilayah maka daerah-daerah di wilayah pinggiran, seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak-Merauke di sebelah timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di sebelah selatan, akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.
Karenanya, Presiden Jokowi menekankan agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negara kita, yaitu sebagai negara kepulauan.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
