(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani sebanyak 4.141 paket pekerjaan kontraktual, dengan nilai pekerjaan mencapai Rp 50,62 triliun atau sekitar 65% dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp 77,66 triliun yang terbagi dalam 11.071 paket pekerjaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah aset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi.
Alokasi anggaran tahun 2017 yang tercatat dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR tersebut terdiri dari belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1%), belanja barang Rp 22,48 triliun (22,2%) dimana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7%).
Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak dilakukan, maka pekerjaan dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke.
Paket pekerjaan tersebut ada pada empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yaitu Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 3.984 paket yang telah terkontrak sebanyak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp 19,06 triliun untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir.
Pada Ditjen Bina Marga dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp 22,14 triliun, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan.
Sedangkan Ditjen Cipta Karya dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp 5,69 triliun untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah.
Pada Ditjen Penyediaan Perumahan, dari jumlah 724 paket, telah terkontrak sebanyak 301 paket senilai Rp 3,64 triliun. Untuk progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 4,94% dan progres fisik konstruksi sebesar 4,56%.
Untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan. Kementerian PUPR lakukan berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
